Din Syamsuddin Kritik Pertemuan Prabowo dengan Ormas: Masih Monolog, Kurang Dialog

PARADAPOS.COM - Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), Prof. Dr. Din Syamsuddin, mengkritik pola komunikasi pemerintah dengan organisasi masyarakat. Menurutnya, serangkaian pertemuan yang dihelat Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai tokoh ormas selama ini dinilai belum efektif karena lebih bersifat monolog dan kurang dialogis. Kritik ini disampaikan Din kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2026, menyusul beberapa pertemuan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.

Pertemuan Dinilai Kurang Dialogis

Din Syamsuddin, yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menyoroti bahwa format pertemuan yang ada berpotensi hanya menjadi solusi sesaat. Ia mengingatkan bahwa dalam menghadapi dinamika global yang kompleks, pendekatan yang lebih substantif sangat dibutuhkan.

“Pertemuan-pertemuan itu bersifat monolog, tidak dialogis. Mungkin sejenis bisa menjadi panacea, tapi untuk jangka panjang potensial membawa malapetaka. Mengingat situasi global, Indonesia tidak akan sanggup memikulnya,” ujarnya.

Pesan untuk Pembantu Presiden

Lebih jauh, Din menitipkan pesan khusus kepada para pembantu terdekat Presiden. Ia meminta agar dalam menanggapi berbagai kritik dan masukan, terutama dari para pakar, pemerintah mengedepankan argumentasi yang rasional dan mendalam, bukan sekadar dalih yang artifisial.

“Jangan remehkan pendapat para pakar yang jernih dan loyal kritis. Para pembantu terdekat Presiden agar tidak cenderung berdalih dengan argumen artifisial, tapi mengedepankan logika dan rasionalitas,” tegas Din.

Mengingatkan Slogan Masa Kampanye

Di akhir pernyataannya, Din Syamsuddin mengajak Presiden Prabowo untuk merefleksikan dan mengamalkan slogan yang pernah digaungkan sendiri selama masa kampanye Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa momentum untuk bertindak tepat masih terbuka.

“Saatnya bagi Presiden Prabowo untuk mengamalkan slogannya kala Pilpres dulu: "Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?" Masih ada waktu sebelum terlambat, dan nasi terlanjur menjadi bubur,” pungkasnya.

Konteks Pertemuan Sebelumnya

Kritik ini muncul setelah serangkaian pertemuan antara Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada Selasa, 3 Februari 2026, misalnya, Presiden mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam ke Istana Merdeka. Pertemuan itu, seperti dijelaskan Menteri Luar Negeri Sugiono kepada media, terutama membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

“Siang hari ini berkaitan dengan pembicaraan mengenai BoP, dan penjelasan akan dilakukan seputar isu tersebut,” ungkap Sugiono kala itu.

Selain pertemuan formal, Presiden juga mengadakan silaturahmi dalam suasana yang lebih informal. Pada Kamis, 5 Februari 2026, sejumlah tokoh agama terkemuka diundang untuk berbuka puasa bersama di Istana Merdeka. Pertemuan itu dihadiri antara lain oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.