Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Politikus Demokrat: "Ini Baru Keren!"

Keputusan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan APBN dalam menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menuai dukungan. Sikap ini dianggap sebagai langkah berani dalam menjaga disiplin fiskal negara.

Dukungan datang dari politikus oposisi, Ricky Kurniawan dari Partai Demokrat. Dalam pernyataannya yang viral, ia menyatakan, Ini baru keren… 👍 Ditanggung penikmat rente korupsinya aja utangnya! Pernyataan ini menjadi simbol apresiasi terhadap langkah Menkeu yang dianggap melindungi uang rakyat.

Pernyataan Resmi Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek KCJB melalui APBN. Ia menekankan bahwa proyek ini adalah hasil kerja sama konsorsium badan usaha, sehingga tanggung jawab keuangannya tidak boleh dialihkan ke negara.

Proyek kereta cepat ini dijalankan oleh konsorsium, jadi tidak adil jika seluruh beban keuangannya dialihkan ke APBN. Negara tidak bisa terus-menerus menjadi penanggung risiko dari keputusan bisnis, tegas Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Peran Danantara dan Prinsip Akuntabilitas

Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah mendorong peran BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sebagai lembaga yang mencari solusi restrukturisasi tanpa melibatkan APBN secara langsung. Prinsipnya, APBN tidak boleh menjadi tempat menampung semua kesalahan perencanaan atau kelebihan biaya, tegasnya.

Dukungan dan Kritik Terhadap Kebijakan Fiskal

Ricky Kurniawan menilai langkah Purbaya sebagai contoh nyata keberanian menjaga integritas fiskal. Ia menegaskan bahwa selama ini rakyat sering menjadi korban ketika proyek merugi, sementara keuntungan dinikmati segelintir elit.

Menkeu ini sedang melindungi uang rakyat. Jangan sampai APBN jadi dompet darurat buat nutupin kesalahan mereka yang dulu main proyek besar tanpa perhitungan matang, tambah Ricky.

Latar Belakang Utang dan Risiko Proyek KCJB Whoosh

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menghadapi realitas berat dengan pembengkakan biaya dari estimasi awal sekitar Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun. Beban utang ini harus ditanggung oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang melibatkan BUMN dan perusahaan Tiongkok.

Keputusan Menkeu ini berisiko memicu ketegangan dengan kreditur, namun di sisi lain memberikan sinyal positif bahwa negara tidak akan menanggung kesalahan korporasi. Pengamat kebijakan publik, Arif Santoso, menyatakan, Kalau ini dikompromikan, kita akan ulang kesalahan masa lalu di mana utang swasta dan BUMN akhirnya diambil alih pemerintah. Itu tidak sehat.

Kesimpulan: Momentum Reformasi Fiskal

Keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjadi momentum penting bagi reformasi kebijakan fiskal Indonesia. Dukungan lintas partai menunjukkan isu ini telah menjadi simbol perlawanan terhadap praktik rente dan korupsi. Kebijakan ini menciptakan preseden kuat bahwa proyek bermasalah tak lagi bisa berlindung di balik APBN, menempatkan negara di sisi rakyat.

Sumber: Politikus Demokrat Dukung Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN