Pertemuan Panas Bahas Utang Whoosh: Purbaya Tolak Penggunaan APBN
Jakarta - Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara pada Rabu, 15 Oktober 2025, dilaporkan berlangsung tegang. Ketegangan ini muncul karena Danantara bersikeras agar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Menkeu Purbaya menolak mentah-mentah usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah itu justru dapat merusak integritas dalam pengelolaan keuangan negara. "Mereka ngotot pakai APBN, tapi saya bilang tidak. Itu tidak sehat bagi tata kelola fiskal," tegas Purbaya.
Dividen BUMN Rp 90 Triliun Seharusnya untuk Bayar Utang Whoosh
Purbaya mengungkapkan bahwa Danantara sebenarnya memiliki dana yang sangat besar, yaitu dari dividen BUMN yang hampir mencapai Rp 90 triliun. Dana sebesar itu, menurutnya, seharusnya dapat dialokasikan untuk membayar cicilan tahunan utang proyek kereta cepat yang mencapai Rp 2 triliun.
Purbaya bahkan menyampaikan kritiknya, "Saya sempat kritik, kalau dividen sebanyak itu malah ditaruh di obligasi pemerintah, lalu keahlian Anda apa?" Pernyataan ini menyinggung keputusan Danantara yang menempatkan sebagian besar dividen ke dalam surat utang. Menanggapi hal ini, Danantara berdalih bahwa penempatan dana tersebut bersifat sementara karena mereka belum sempat menjalankan proyek baru dalam tiga bulan terakhir.
Purbaya pun mengusulkan solusi alternatif: pembayaran utang Whoosh seharusnya dilakukan menggunakan dividen BUMN, bukan APBN. Ia menegaskan bahwa dalam perjanjian dengan China Development Bank (CDB), tidak ada klausul yang mewajibkan pemerintah menanggung utang tersebut. "Saya sudah negosiasi juga dengan CDB, yang penting struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya tidak masalah kalau Danantara yang bayar," ujarnya. Akhirnya, Danantara berjanji akan mengkaji ulang usulan tersebut dan meninjau alokasi dividen untuk difokuskan pada proyek-proyek produktif.
Artikel Terkait
Kepala BNPB Suharyanto Minta Maaf ke Bupati Tapsel: Kronologi & Analisis Dampak Banjir Bandang
Masyarakat Adat Desak Prabowo Copot Bahlil & Raja Juli, Tuding Tambang Ilegal Picu Bencana Sumatera
Gus Ulil Dibombardir Telepon Ancaman, Ini Pemicu Wawancara Kontroversial dengan Greenpeace
Impor Beras 364.300 Ton 2025: Hanya untuk Industri, Swasembada Tetap Aman