Menkeu Purbaya Tegaskan Data Dana Daerah Kemenkeu Akurat dan Sudah Dicek Berulang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu berpegang pada data resmi dalam pengelolaan dana daerah. Pernyataan ini menanggapi sejumlah protes dari pemerintah daerah (pemda) yang menganggap data dari Kemenkeu tidak akurat.

Dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, Purbaya menekankan komitmennya pada data yang telah diverifikasi secara ketat. "Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," ujarnya, seperti dikutip dari YouTube Kemenkeu, Sabtu (1/11/2025).

Perintah Double Check dan Efektivitas Belanja Negara

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya meminta seluruh jajarannya, khususnya di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, untuk menerapkan prosedur pemeriksaan berulang atau double check. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa uang negara dibelanjakan dengan efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.

"Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek. Pastikan setiap rupiah yang kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," tutur Purbaya.

Kemenkeu Akan Lebih Proaktif Bimbing Daerah

Purbaya menyoroti fakta bahwa masih banyak daerah yang dinilai belum mampu mengelola anggaran dengan optimal. Menghadapi hal ini, ia menekankan perlunya kolaborasi yang erat dengan semua pemangku kepentingan.

Kemenkeu juga akan mengambil peran yang lebih proaktif ke depan. "Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik. Untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik," jelasnya.

Fokus Kunjungan Menkeu: Optimalkan Penyerapan Anggaran

Sejak dilantik pada 8 September 2025, Menkeu Purbaya diketahui aktif melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L). Kunjungannya ke instansi seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian PU, dan Kementerian PKP memiliki tujuan utama.

"Ketika saya datang ke kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat," papar Purbaya.

Pemerintah berencana untuk menarik kembali anggaran dari K/L yang realisasinya masih rendah. Anggaran tersebut akan dialihkan ke program lain yang dinilai lebih prioritas, dengan batas waktu realisasi belanja hingga akhir Oktober 2025.