PARADAPOS.COM - Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tengah akhirnya terselenggara di Palu pada Jumat, 6 Maret 2026. Forum yang dihadiri mayoritas ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-provinsi ini berhasil menepis isu pembatalan dan menghasilkan formatur untuk menyusun kepengurusan baru, meski sempat diwarnai dinamika internal.
Penegasan dari Pimpinan Pusat
Bendahara Umum DPP PPP, Imam Fauzan A Uskara, secara tegas membantah kabar yang menyebutkan Muswil batal digelar. Ia menekankan bahwa forum berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keputusan penting untuk kelangsungan organisasi di tingkat daerah.
“Alhamdulillah Muswil tetap digelar. Isu yang mengatakan Muswil batal atau gagal itu tidak benar. Walaupun sempat terjadi dinamika, pada 6 Maret 2026 Muswil tetap berjalan dan dihadiri mayoritas ketua DPC se-Sulawesi Tengah,” jelas Fauzan melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (7/3/2026).
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar proses regenerasi kepemimpinan di daerah dapat segera tuntas. “Kami berharap formatur yang telah ditetapkan dapat segera menyelesaikan dan merampungkan tugasnya. Nantinya akan dibentuk kepengurusan baru yang kemudian akan diterbitkan SK-nya oleh DPP PPP,” ungkapnya.
Dasar Konstitusional dan Kesepakatan Kader
Di lapangan, pelaksanaan Muswil ini mendapat dukungan dari sejumlah ketua DPC yang hadir. Mereka bersepakat bahwa forum tersebut merupakan amanat konstitusi partai yang harus dilaksanakan. Sofansyah Yunan, Ketua DPC PPP Kabupaten Banggai, menegaskan landasan hukum dari penyelenggaraan tersebut.
“Pelaksanaan Muswil ini adalah perintah konstitusi yang tertuang dalam AD/ART. Setelah Muktamar, dalam waktu tiga bulan harus dilaksanakan Muswil. Karena itu kami bersepakat untuk melaksanakan Muswil di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini di Palu. Ini adalah perintah konstitusi dan sifatnya sah,” tuturnya.
Pendapat senada disampaikan oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Toli-Toli, Muh Saleh. Ia menambahkan bahwa forum yang sah ini menjadi langkah awal konsolidasi menuju agenda politik nasional yang lebih besar.
“Kegiatan hari ini merupakan pelaksanaan perintah konstitusi untuk melaksanakan Muswil, sehingga forum ini sah. Setelah Muswil tingkat wilayah rampung, kami akan melanjutkan konsolidasi musyawarah tingkat cabang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik ke depan, termasuk Pemilu dan Pileg 2029,” ujarnya.
Dinamika Kehadiran dan Langkah Ke Depan
Meski dihadiri oleh mayoritas DPC, pelaksanaan Muswil tidak sepenuhnya tanpa catatan. Terdapat beberapa cabang yang tidak dapat hadir karena sejumlah kendala, seperti meninggalnya ketua atau berakhirnya masa berlaku surat keputusan. Namun, secara keseluruhan, tingkat kehadiran dinilai telah memenuhi unsur representasi yang diperlukan untuk legitimasi sebuah musyawarah wilayah.
Dengan ditetapkannya formatur baru, PPP Sulawesi Tengah kini memasuki fase krusial untuk mempercepat konsolidasi internal. Waktu yang terbatas jelang tahapan pemilu mendatang menuntut kepengurusan yang solid agar dapat fokus pada penguatan struktur, pembinaan kader, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai proses verifikasi di masa depan. Kesuksesan muswil ini menjadi fondasi penting bagi partai dalam membangun kesiapan menuju kontestasi politik 2029.
Artikel Terkait
Otorita IKN Gelar Safari Ramadan untuk Serap Aspirasi Warga Sekitar Ibu Kota Baru
KPK Telusuri Aliran Dana Rp46 Miliar Kasus Outsourcing Pekalongan
Sudinhub Jakarta Barat Tetapkan 140 KK Lolos Verifikasi Gelombang Terakhir Mudik Gratis
RFEF Pertimbangkan Mundur dari Piala Dunia 2026 Imbas Ketegangan Spanyol-AS