Wakil Ketua MPR Tekankan Mitigasi Berbasis Data BMKG Hadapi Kemarau Panjang 2026

PARADAPOS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya data dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai landasan utama untuk memperkuat mitigasi dan koordinasi lintas sektor guna mencegah dampak buruk musim kemarau 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi daring yang membahas kesiapan menghadapi periode kemarau yang diprediksi lebih panjang dan lebih kering akibat fenomena El Nino.

Peringatan Dini untuk Antisipasi Dampak Ekstrem

Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menyoroti bahwa kesiapsiagaan harus menjadi prioritas, terlepas dari intensitas El Nino. Ia mengingatkan bahwa dampak seperti kekeringan parah, kebakaran hutan dan lahan, serta ancaman gagal panen harus diantisipasi sedini mungkin. Pemahaman masyarakat yang tepat terhadap informasi cuaca, menurutnya, adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kewaspadaan kolektif.

"Ada atau tidaknya El Nino, kita harus tetap bersiap menyikapi dampak perkiraan kemarau panjang yang disampaikan BMKG. Dampak musim kemarau seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen harus dicegah sejak dini," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI itu mendorong semua pemangku kepentingan, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk aktif memberikan pemahaman yang akurat kepada publik. Ia menegaskan bahwa seluruh data dari BMKG harus segera diterjemahkan menjadi persiapan fasilitas dan skema mitigasi yang konkret.

"Saya berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat, serta elemen terkait dapat menetapkan sejumlah kebijakan yang dapat dipahami dan berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat. Jangan sampai musim kemarau mendatangkan bencana yang sebenarnya bisa dicegah," tegas Rerie.

Prediksi BMKG: Kemarau Lebih Awal dan Lebih Kering

Sebelumnya, BMKG telah memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal, yaitu pada periode April hingga Juni, dan diwarnai dengan fenomena El Nino yang berdampak signifikan. Kondisi ini diperkirakan akan membuat kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Sekitar 64,5% wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September 2026.

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, dalam diskusi yang sama, memperjelas perbedaan antara siklus musim kemarau alami dan fenomena El Nino. Ia menjelaskan bahwa El Nino adalah anomali pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik yang dapat memperparah kondisi kemarau.

"Indonesia secara alami memang memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Sedangkan El Nino adalah pergerakan udara yang disebabkan peningkatan suhu permukaan air laut di kawasan Samudra Pasifik," ujarnya.

Fachri memaparkan bahwa kedatangan El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau tahun ini akan memperpanjang dan mengeringkan intensitasnya. Ia memperkirakan El Nino dengan skala lemah hingga moderat berpeluang 70%-90% terjadi pada semester kedua tahun 2026.

Kesiapan dan Rencana Aksi dari Berbagai Lembaga

Menanggapi prediksi tersebut, sejumlah lembaga pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi. Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Riyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan penanganan dampak kekeringan. Persiapan jangka panjang mencakup pembangunan tata kelola air yang baik di setiap daerah dan langkah mitigasi kebakaran melalui koordinasi intensif dengan BMKG dan pemerintah daerah.

Sementara itu, dari sisi perencanaan makro, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan RI, Nurul Iftitah, menyebutkan bahwa upaya antisipasi dampak kemarau panjang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus sektor kehutanan, antara lain, adalah pada pengelolaan menyeluruh lebih dari 42.000 titik daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan serta lahan.

"Dalam RPJMN 2025-2029 itu, pemerintah menetapkan sistem keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui upaya swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru," jelas Nurul.

Tantangan dan Pentingnya Kolaborasi

Peneliti Kebencanaan IFAR Universitas Islam Internasional Indonesia, Sofyan Ansori, yang hadir sebagai penanggap, mengapresiasi berbagai persiapan yang telah dirancang. Namun, ia mengingatkan bahwa rencana-rencana tersebut harus dipastikan implementasinya di lapangan. Sofyan juga menyoroti potensi kendala, khususnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, pengawasan dini yang biasanya melibatkan relawan masyarakat sekitar hutan bisa terkendala oleh tekanan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar kewaspadaan dan sistem deteksi dini terus ditingkatkan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Diskusi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Pujiaryati Anggiasari, ini menyimpulkan bahwa menghadapi ancaman kemarau ekstrem memerlukan koordinasi yang solid, komunikasi informasi yang jelas kepada publik, dan eksekusi rencana mitigasi yang tepat waktu. Kolaborasi antar-sektor dinilai sebagai kunci untuk meminimalisir dampak bencana yang dapat ditimbulkan.