Prabowo Copot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Pengamat Sebut Langkah Tepat Tindak Penyimpangan Anggaran

PARADAPOS.COM - Langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan menyeretnya ke proses hukum dinilai sebagai keputusan strategis yang tepat sasaran. Langkah ini menyusul sederet dugaan penyimpangan yang mencuat di lembaga yang baru dibentuk tersebut. Dadan, yang dikenal sebagai orang kepercayaan mantan Presiden Joko Widodo, disebut-sebut mengelola BGN secara ugal-ugalan sejak dilantik pada 19 Agustus 2024. Pandangan ini disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Sosial, Nurmadi H. Sumarta, dalam keterangannya pada Jumat, 5 Juni 2026.

Suasana di lingkaran Istana memang tengah hangat. Keputusan presiden untuk tidak segan-segan menindak pejabat yang dinilai bermasalah mendapat sorotan luas. Di mata publik, langkah ini seolah menjadi sinyal tegas bahwa era baru pemerintahan tidak akan mentoleransi praktik yang menyimpang, sekalipun itu berasal dari orang-orang yang sebelumnya berada di pusaran kekuasaan.

Warisan Pejabat yang Menjadi Sandera

Nurmadi mengungkapkan kekhawatirannya mengenai sejumlah pejabat peninggalan era sebelumnya yang kini menjabat di bawah Prabowo. Menurutnya, banyak dari mereka yang tidak kompeten dan bahkan terjerat masalah hukum. Situasi ini, lanjutnya, secara tidak langsung membuat presiden tersandera oleh kinerja buruk anak buahnya sendiri.

"Banyak pejabat, menteri warisan Jokowi yang bermasalah secara hukum dan tidak kompeten dan menjadi sandera Prabowo," ujar Nurmadi.

Pernyataan ini mencuat di tengah publik yang mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan di tubuh birokrasi. Terlebih, sejumlah program strategis yang dicanangkan pemerintah justru diwarnai kontroversi sejak tahap awal pelaksanaannya.

Indikasi Penyimpangan yang Mencolok

Menurut Nurmadi, bagi masyarakat awam sekalipun, indikasi penyelewengan yang dilakukan Dadan Hindayana dan timnya sudah sangat terlihat. Apalagi bagi aparat penegak hukum yang memiliki akses data dan alat bukti yang lebih lengkap. Ia menyoroti berbagai pengadaan yang dinilai tidak masuk akal dan tidak berkaitan langsung dengan program pangan dan gizi.

"Misalnya pengadaan motor listrik, tablet, seragam, sepatu, kaos kaki, EO, alat makan yang di-mark up. Semuanya tidak terkait pangan dan gizi," jelasnya.

Belum lagi, persoalan ketimpangan sosial yang muncul akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nurmadi juga menyoroti dampak tidak langsung berupa kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat. Semua persoalan ini, katanya, sudah viral dan menjadi sorotan tajam warganet di berbagai platform media sosial.

"Semua sudah viral disorot warga dan netizen," tuturnya.

Kebobolan Anggaran dan Lemahnya Pengawasan

Yang paling mengherankan, menurut Nurmadi, adalah bagaimana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa membiarkan belanja-belanja yang tidak masuk akal tersebut terjadi. Ia menilai ada celah besar dalam sistem pengawasan anggaran yang memungkinkan praktik mark-up berlangsung tanpa deteksi dini.

"Bahkan pengawasan DPR lemah, bahkan seolah nihil," ungkapnya.

Pernyataan ini menambah daftar panjang kritik terhadap efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Di tengah sorotan publik, langkah Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana menjadi semacam ujian awal apakah pemerintahan baru benar-benar serius membersihkan praktik korupsi di jajarannya, atau hanya akan menjadi wacana tanpa tindak lanjut yang berarti.