PARADAPOS.COM - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) bersama BKKBN resmi meluncurkan Program Kelas Ayah Idaman. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong peran aktif suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi dan mendukung pelayanan KB pascapersalinan. Program ini menyasar 1.000 Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) di berbagai daerah sepanjang tahun 2026, dengan harapan menekan angka unmet need yang masih mencapai 12,2 persen.
Edukasi Ayah untuk Dukung Kesehatan Ibu dan Bayi
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Wahidin menjelaskan bahwa program ini dibuat agar para ayah memiliki pemahaman yang utuh. Mulai dari manfaat KB setelah melahirkan, pilihan metode kontrasepsi, waktu pelayanan yang tepat, hingga pentingnya mendampingi pasangan saat konseling.
"Program ini dikembangkan sebagai upaya menghadirkan ayah sebagai bagian penting dalam mendukung kesehatan ibu, kesehatan bayi, dan keberhasilan pelayanan KB pascapersalinan," ungkapnya.
Menurut Wahidin, Kelas Ayah Idaman juga menjadi wadah untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara suami dan istri. Terutama dalam pengambilan keputusan soal kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.
Kemendukbangga/BKKBN telah menyiapkan 1.000 TPMB yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota sebagai lokasi pelaksanaan program sepanjang tahun 2026. Lokasi-lokasi ini dipilih karena dinilai paling dekat dengan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, serta keluarganya.
"TPMB ini dipilih karena merupakan fasilitas pelayanan yang paling dekat dengan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, serta keluarganya. Melalui kolaborasi bidan, penyuluh KB, pemerintah daerah, serta berbagai mitra pembangunan keluarga, kami berharap semakin banyak keluarga yang memperoleh informasi yang benar dan pelayanan yang berkualitas," jelasnya.
Keterlibatan Suami Dinilai Sangat Menentukan
Wahidin menegaskan bahwa keberhasilan Kelas Ayah Idaman tidak sekadar diukur dari jumlah kelas yang terbentuk atau peningkatan capaian pelayanan KB pascapersalinan. Ia menyebut tujuan utamanya adalah semakin banyak keluarga yang mampu mengambil keputusan tepat mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.
Data dari Pendataan Keluarga 2025 menunjukkan bahwa keterlibatan suami dan keluarga menjadi faktor krusial untuk menekan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, yang saat ini mencapai 12,2 persen. Sementara itu, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2023 mengungkapkan fakta lain: 27,7 persen perempuan yang tidak menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan menyatakan salah satu penyebabnya karena belum memperoleh izin dari suami atau keluarganya.
"Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan KB, khususnya KB pascapersalinan, tidak hanya ditentukan oleh akses dan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga oleh dukungan keluarga, terutama keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, melakukan edukasi kepada ibu saja tidak cukup," tegas Wahidin.
Ia menambahkan, seluruh pihak perlu berkolaborasi agar suami memahami informasi yang benar mengenai KB, risiko kehamilan dengan jarak kelahiran yang terlalu dekat, serta pentingnya perencanaan keluarga demi keselamatan ibu dan bayi.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Ledakan Mesin Pabrik Herbal di Semarang Tewaskan Satu Pekerja, Tujuh Luka Bakar
Dishub Jatim Pastikan Terminal Arjosari Jadi Titik Layanan TransJatim Koridor II Malang Raya, Rute Masuk Tahap Kajian
Shell dan BP Serempak Turunkan Harga Diesel per 1 Juli 2026, Jadi Rp21.340 per Liter
Prabowo Sebut Indonesia di Persimpangan Sejarah, Transformasi Besar Digulirkan di Tengah Ketidakpastian Global