Sesungguhnya pekerjaan rumah rutin untuk Pemerintah Pusat dan Pemda masih banyak dan bertumpuk dibandingkan untuk memulai merayakan kemerdekaan di Ibukota Nusantara.
Misalnya, kegiatan mengentaskan penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang per Maret 2024 di Indonesia. Menyediakan lapangan pekerjaan yang baru untuk 7,2 juta orang pengangguran terbuka per Februari 2024. Menurunkan tingkat inflasi untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 4,96 persen per tahun (year on year) bulan Juni 2024.
Menaikkan nilai ekspor bulan Juni 2024 yang masih sebesar 20,84 miliar Dolar AS. Menaikkan produksi beras lebih besar dibandingkan 31,1 juta ton tahun 2023. Menaikkan produksi jagung pipilan kering lebih besar dibandingkan 14,77 juta ton dengan kadar air 14 persen tahun 2023.
Menaikkan Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia untuk lebih besar dibandingkan 3,85 tahun 2024. Menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi 5,11 persen year on year dibandingkan triwulan I tahun 2024.
Menurunkan gini ratio lebih kecil dibandingkan 0,379 per Maret 2024. Masih banyak lagi program kerja pemerintah yang memerlukan curahan waktu dan tenaga bernapas panjang.
Di tengah besarnya pembiayaan utang APBN sebesar Rp648,09 triliun tahun 2024 dan pembayaran bunga utang sebesar Rp497,32 triliun tahun 2024, serta banyaknya program kerja penting yang antara lain tersebut di atas, maka aspek acara syukuran upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1945 kiranya perlu lebih memperhatikan keterbatasan kemampuan keterbatasan keuangan APBN tersebut di atas.
Urgensi kekhidmatan merayakan syukuran peringatan hari kemerdekaan di ibukota negara, yang baru mencapai tahap 15 persen dan langka kepadatan penduduk, serta belum efektif dan efisien sebagai tempat bekerja secara berkelanjutan, maka urgensi kesederhanaan menjadi relevan.
Kepentingan memindahkan banyak penduduk secara insidental untuk menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan NKRI di ibukota Nusantara kiranya sekhidmat upacara peringatan di seluruh pelosok penjuru wilayah NKRI.
(Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Pengajar Universitas Mercu Buana)
Artikel Terkait
Prabowo Janji Hadiah ke Menkeu Purbaya Jika Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,5 Persen
KPK Periksa 10 Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi & Pencucian Uang Dana CSR BI-OJK
Sidang Etik DPR: Kronologi Joget Uya Kuya dan Eko Patrio Diungkap Saksi
Gempa M 6,3 Guncang Afghanistan, 20 Tewas dan 320 Luka-luka