Kasus Ijazah Palsu di Indonesia Masih Marak, Jimly Asshiddiqie Ungkap Fakta

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyoroti masalah serius terkait maraknya kasus ijazah palsu di Indonesia. Menurutnya, masalah ini telah menjadi persoalan lama yang terus berulang dalam dunia politik.

Sejarah Panjang Gugatan Ijazah Palsu di MK

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa gugatan terkait ijazah palsu sudah ada sejak dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2004. Saat itu, banyak kasus ijazah palsu yang muncul seiring dengan penyelenggaraan pilpres dan pemilihan umum pertama yang perselisihannya dibawa ke MK.

Peningkatan Syarat Pendidikan yang Tak Menyelesaikan Masalah

Pada Pemilu 2004, syarat menjadi calon anggota legislatif (caleg) hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Atas dasar itu, MK menyarankan agar pemerintah meningkatkan syaratnya menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA).

Namun, peningkatan syarat pendidikan ini ternyata tidak menyelesaikan masalah. Jimly menyebutkan bahwa gugatan terkait ijazah palsu tetap marak terjadi pada Pemilu 2009, bahkan hingga gelaran Pemilu 2024 lalu.

Fakta Terbaru Kasus Ijazah Palsu di Pilkada

Jimly memberikan data terbaru yang mencengangkan. Dalam penyelenggaraan pilkada terakhir, dari 40 kasus yang disidangkan substansinya oleh MK, 7 di antaranya berkaitan dengan ijazah palsu. Ini menunjukkan bahwa masalah ini masih sangat aktual bahkan setelah 20 tahun sejak pertama kali muncul.

Ijazah Palsu sebagai Alat Persaingan Politik

Menurut Jimly, persoalan ijazah di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mudah digunakan sebagai alat persaingan politik. Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa administrasi perijazahan, organisasi, dan lembaga publik di Indonesia masih sangat buruk.

Perkembangan Terkini: Pemeriksaan Roy Suryo dan Kawan-kawan

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa Roy Suryo dan kawan-kawan terkait fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 9 jam 20 menit dengan jumlah pertanyaan yang berbeda untuk masing-masing pihak yang diperiksa.