Blunder Berkali-Kali dan Minim Kinerja, Menteri Ini Terancam Dicoret Presiden, Simak Bocoran Evaluasinya!

PARADAPOS.COM - Tujuh bulan sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan sejak resmi dilantik.

Dalam periode ini, berbagai kebijakan mulai dijalankan dan derap kerja kabinet terus dikawal oleh publik.

Namun, seiring waktu, muncul evaluasi yang semakin keras terhadap sejumlah pembantu presiden.

Sejumlah pihak menilai, beberapa menteri belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan justru menimbulkan kegaduhan yang merugikan citra pemerintah.

Kondisi ini memunculkan dorongan agar Presiden Prabowo segera melakukan penyegaran kabinet secara selektif.

Evaluasi ini tidak hanya muncul dari pengamat politik biasa, tetapi juga dari tokoh akademisi yang kerap menjadi rujukan dalam analisis pemerintahan.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyampaikan bahwa penyegaran kabinet sebaiknya segera dilakukan.

Menurutnya, reshuffle bukan hanya soal politik, tapi menyangkut efektivitas kerja pemerintah secara keseluruhan.

Adi menekankan bahwa evaluasi menteri perlu didasarkan pada dua indikator utama, yaitu kinerja nyata dan kualitas komunikasi publik.

“Kalau kinerjanya tidak oke, ya mesti diganti,” ujar Adi dalam kanal YouTube miliknya, Kamis, 29 Mei 2025.

Sebagai analis komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi juga menyoroti gaya komunikasi sejumlah menteri yang kerap menimbulkan kontroversi.

Menurutnya, menteri yang terlalu sering membuat blunder atau pernyataan yang tidak tepat harus dievaluasi secara serius.

Ia menilai bahwa pejabat publik yang omongannya selalu menjadi bahan perbincangan negatif, bahkan bully di media sosial, menciptakan resistensi yang kontraproduktif terhadap kerja pemerintahan.

"Kalau penyampaiannya ke publik buruk, itu bisa merusak citra positif pemerintah," kata Adi.

Kritik ini tidak mengarah pada personal tertentu, namun menjadi sinyal bahwa publik kini menuntut profesionalisme dan integritas dari para pembantu presiden.

Menjabat sebagai menteri bukan hanya soal posisi strategis, tetapi juga tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik.

Lebih jauh, Adi menyarankan agar Presiden Prabowo menggunakan pendekatan objektif dalam menilai pembantunya.

Evaluasi yang transparan dan berbasis kinerja akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat luas.

Ia juga mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara konsisten. 

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ritme kerja kabinet agar tetap solid dan terarah.