Listyo Sigit Naikkan Sejumlah Komjen, Prof Ikkar Beber Jurus Penyelamatan Keluarga Jokowi

- Senin, 13 Oktober 2025 | 01:50 WIB
Listyo Sigit Naikkan Sejumlah Komjen, Prof Ikkar Beber Jurus Penyelamatan Keluarga Jokowi
Belum ada gambar yang dapat ditampilkan. Artikel akan dirangkai ulang dengan asumsi gambar tersebut relevan dengan topik. Berikut hasil rangkuman ulang artikel dengan gaya SEO:

Pakar Politik Sebut Penaikan Pangkat Komjen Polri adalah Jurus Listyo Sigit Selamatkan Diri dan Keluarga Jokowi

Pakar politik Prof Ikrar Nusa Bhakti memberikan analisis mengejutkan terkait penaikan pangkat sejumlah Komisaris Jenderal (Komjen) Polri. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengamankan posisinya sendiri serta melindungi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

Mencari Pengganti yang "Aman"

Dalam penjelasannya di siniar Abraham Samad Speak Up, Prof Ikrar mengungkapkan bahwa para Komjen yang naik pangkat itu diharapkan dapat menjadi calon Kapolri di masa depan. Tujuannya jelas: mencari pengganti yang tidak membahayakan kepentingan Listyo Sigit maupun keluarga Jokowi.

Kritik terhadap Masa Jabatan dan "Geng Solo"

Prof Ikrar menyatakan ketidaksetujuannya dengan metode ini. Ia mengkritik panjangnya masa jabatan calon pimpinan Polri dan TNI, yang menurutnya dapat menimbulkan masalah. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa Kapolri dan Panglima TNI saat ini merupakan orang-orang dekat Jokowi sejak masa tugasnya di Solo, yang sering disebut publik sebagai "Geng Solo".

Warisan Jokowi Dinilai Berbahaya

Menurut Prof Ikrar, keberadaan pejabat dari "Geng Solo" inilah yang menyebabkan berbagai hal yang tidak diinginkan publik masih terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa warisan politik Jokowi (The Jokowi Legacy) sangat berbahaya bagi Indonesia karena dianggap merusak institusi TNI dan Polri.

Harapan untuk Kepemimpinan Baru

Prof Ikrar berharap Presiden Prabowo Subianto ke depannya dapat menunjuk calon Kapolri dan Panglima TNI yang tidak lagi terkait dengan politik Jokowi. Penunjukan pejabat tinggi negara, menurutnya, harus bebas dari kepentingan politik praktis dan koneksi masa lalu.

Sumber: konteks

Editor: Yuli Astuti

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar