Ubedilah Badrun Bongkar Pola Inkonsistensi Kebijakan Jokowi di Proyek Kereta Cepat Whoosh: Diduga Buka Ruang Korupsi!

Keterkaitan antara Inkonsistensi dan Potensi Korupsi

Ubedilah menegaskan bahwa kebijakan yang tidak konsisten seringkali membuka celah untuk praktik koruptif. "Biasanya kebijakan yang inkonsisten itu cenderung ada ruang koruptif di dalamnya," katanya.

Ia merujuk pada berbagai studi sosiologi korupsi yang menunjukkan bahwa potensi korupsi sangat besar ketika sebuah kebijakan dilakukan secara tertutup atau dirahasiakan dari publik. "Dari situ ketahuan atau indikasinya kuat bahwa pergeseran itu ada sesuatu," jelas Ubedilah.

Desakan untuk Investigasi oleh KPK

Melihat fakta-fakta tersebut, Ubedilah Badrun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi mendalam. Beberapa hal yang perlu ditelusuri meliputi:

• Dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan antara pemerintah Indonesia dan China Development Bank (CDB) sebagai pemberi pinjaman.
• Alasan di balik pergeseran kebijakan dan penerimaan pinjaman dengan suku bunga yang meningkat dari 2 persen menjadi 3,4 persen.
• Adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) yang menyertai proyek.
• Pembengkakan biaya proyek kereta cepat yang mencapai约 1,6 miliar dolar AS atau setara dengan 20 triliun Rupiah.

"Pembengkakan ini kenapa, kemudian biaya dari mana? Itu perlu dibongkar," tegas Ubedilah menutup pernyataannya.