KEBAL! Banyak Bukti & Saksi Tapi Menteri Budi Arie Belum Jadi Tersangka Judi Online, Apa Karena Faktor Ini?

Penyebutan nama Budi Arie Setiadi dalam surat dakwaan, menurut dosen hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, merupakan hal yang lazim dalam strategi penuntutan. 

Chairul mengatakan nama pejabat disebut lebih dulu berdasarkan keterangan para terdakwa yang kini menjadi saksi mahkota. 

"Orang-orang yang sekarang didakwa, (nantinya) akan menjadi saksi buat perkara Budi Arie," ujarnya kepada Tempo saat dihubungi, Minggu, 18 Mei 2025.

Chairul menjelaskan, dalam praktik peradilan pidana, jaksa kerap menyusun strategi bertahap, dari membuktikan keterlibatan para pelaku lapangan lebih dulu hingga menggunakan putusan pengadilan untuk menyeret aktor di atasnya. 

Dalam konteks ini, ia melanjutkan, jika hakim memvonis bersalah para terdakwa dan menyatakan dana 50 persen memang dialokasikan untuk Budi Arie, landasan hukum untuk memprosesnya akan lebih kuat.

Meski begitu, Chairul menggarisbawahi ada faktor nonyuridis yang tak kalah penting. 

Menurut dia, posisi Budi Arie sebagai menteri membuat proses hukum terhadapnya tak hanya bergantung pada pembuktian, juga persetujuan politik di tingkat atas.

Ia menyebutkan persoalan utamanya bukan sekadar status hukum, melainkan juga perlindungan kekuasaan. 

"Yang dipertanyakan adalah bukan kenapa dia belum menjadi tersangka, melainkan kenapa Presiden (Prabowo Subianto) melindungi dia dalam tanda kutip?" ucapnya.

Chairul juga mempertanyakan Prabowo mempertahankan Budi Arie sebagai menteri, padahal namanya sudah tercantum dalam dakwaan dan disinggung sebagai penerima alokasi dana haram jejaring judi online.

Ia menduga ada hambatan psikologis bagi aparat penegak hukum menindak seseorang yang masih menjabat pembantu presiden. 

"Penyidik pasti sudah melaporkan, tapi belum ada perintah untuk menaikkan statusnya," tuturnya menggarisbawahi cara kerja polisi yang berlandaskan komando perintah.

Secara hukum pidana, kata Chairul, dua alat bukti sudah cukup jika keterangan para terdakwa diperkuat oleh bukti dokumen atau percakapan. 

Dalam situasi normal, status hukum Budi Arie seharusnya sudah bisa ditingkatkan. 

Jika tidak, menurut dia, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap masa depan hukum di Indonesia. 

"Tebang pilihnya sangat gamblang," ujarnya.

Chairul menyebut kasus ini sebagai contoh ketimpangan penegakan hukum yang mencolok, yakni bawahan dijerat hukum, sementara pejabat yang disebut menerima bagian terbesar dibiarkan melenggang. 

"Kalau saya jadi penyidik, yang pertama saya dakwa adalah menteri. Nilai hukumnya tinggi," ucapnya. 

Menurut dia, fokus kasus ini semestinya bukan aliran uang semata, melainkan juga peran aktif menteri dalam melindungi situs judi.

Kondisi ini, kata Chairul, berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa Indonesia belum menjadi negara hukum yang adil. 

Ia menyebutkan hambatan terbesar saat ini bukanlah pembuktian, melainkan keberanian politik. 

"Yang lemah dari semua sistem ini adalah presiden," tuturnya.

(Sumber: Koran TEMPO, Senin 19 Mei 2025)