Popularitas Emmanuel Macron Anjlok ke Titik Terendah, Hanya 11 Persen
Presiden Prancis Emmanuel Macron mencatat rekor tingkat persetujuan publik terendah dalam sejarah kepemimpinannya. Survei terbaru yang dirilis Le Figaro mengungkapkan hanya 11 persen masyarakat Prancis yang menyetujui kinerja Macron.
Krisis Politik dan Upaya Pemakzulan
Macron baru-baru ini selamat dari upaya pemakzulan meski dituding sebagai penyebab krisis politik yang semakin dalam di Prancis. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya mayoritas pemerintah di parlemen selama dua tahun terakhir.
Keputusan Kontroversial Pembubaran Parlemen
Keputusan Macron membubarkan Majelis Nasional pada Juni 2024 dinilai sebagai langkah berisiko tinggi. Keputusan ini justru berbalik merugikan setelah partainya kalah dalam pemilihan Parlemen Eropa, menyebabkan parlemen terpecah dan tidak stabil.
Sejarah Pergantian Perdana Menteri
Sejak menjabat pada 2017, Macron telah menyaksikan tujuh perdana menteri mengundurkan diri. Mulai dari Edouard Philippe, Jean Castex, hingga Francois Bayrou. Perdana Menteri terkini, Sebastien Lecornu, bahkan sempat mengundurkan diri akibat perpecahan parlemen terkait RUU anggaran.
Rekor Terendah Sejarah Prancis
Tingkat dukungan 11 persen ini menyamai rekor terendah mantan Presiden Francois Hollande pada akhir 2016. Menurut lembaga survei Verian Group, Macron kini sejajar dengan Hollande sebagai presiden paling tidak populer sejak pencatatan dimulai tahun 1970-an.
Trend Penurunan yang Konsisten
Penurunan popularitas Macron menunjukkan tren yang konsisten. Pada Januari 2025, tingkat kepuasannya masih 21 persen, kemudian turun menjadi 15 persen sebulan lalu, dan kini mencapai titik terendah 11 persen dengan 80 persen responden menyatakan tidak percaya pada kepemimpinannya.
Artikel Terkait
Keheningan Media Sosial Yair Netanyahu Picu Rumor Liar soal PM Israel
Klaim Dokumen Rahasia CIA Soal Imam Mahdi Viral, Belum Ada Konfirmasi Resmi
Israel Bantah Klaim Kematian Netanyahu yang Viral di Media Sosial
IRGC Ancam Perluas Target Serangan ke Kantor Perusahaan AS di Timur Tengah