Dokter Tifa Tegaskan Ahmad Khozinudin Bukan Lagi Pengacaranya di Kasus Ijazah Jokowi

Ahmad Khozinudin dikenal sebagai advokat yang kerap menangani perkara-perkara kontroversial. Namanya mencuat pada 2024 saat menjadi pengacara untuk 20 pihak yang menggugat proyek PIK 2 dalam kasus pagar laut.

Gugatan tersebut menempatkan delapan pihak sebagai tergugat, termasuk Aguan, Anthony Salim, PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, PT Kukuh Mandiri Lestari, Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Ketua Apdesi Surta Wijaya, dan Maskota HJS. Dalam gugatannya, pihak Ahmad Khozinudin meminta penghentian proyek PIK 2 dan ganti rugi senilai Rp612 triliun.

Selain itu, Ahmad Khozinudin juga pernah menjadi pengacara Bambang Tri Mulyono, pria asal Blora yang menggugat ijazah Presiden Joko Widodo. Pada 2022, ia kembali mendampingi Bambang Tri dalam kasus dugaan ujaran kebencian.

Di dunia hukum dan opini publik, Ahmad Khozinudin sering menyebut dirinya sebagai "Sastrawan Politik". Melalui akun Instagram @ahmadkhozinudin_channel, ia aktif melontarkan kritik terhadap berbagai isu, meski belakangan akun tersebut terlihat jarang aktif. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Koalisi Persaudaraan dan Advokat Umat (KPAU).

Kontroversi Tudingan Terkait Jokowi

Ahmad Khozinudin pernah membuat pernyataan kontroversial dengan menuding Jokowi sebagai 'orang besar' di balik belum dieksekusinya Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina.

Dalam pernyataannya di YouTube Official iNews pada Jumat (15/8/2025), ia menyebutkan bahwa kedekatan Silfester dengan Jokowi—sebagai relawan dan Ketua Umum Solmet—menjadi faktor politik yang menghambat eksekusi. Saat itu, ia menduga ada peran Jokowi, yang saat itu masih menjabat presiden, di balik ini.

Namun, pernyataan ini disanggah oleh pihak lain, yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi dan menilai pernyataan tersebut sebagai upaya mencari-cari celah kesalahan Jokowi tanpa bukti yang jelas. Mereka menegaskan bahwa seharusnya pertanyaan tentang "orang besar" tersebut ditujukan langsung ke Kejaksaan Agung, bukan disimpulkan sendiri.

Khozinudin kembali menegaskan dugaanannya di Kompas TV, Selasa (12/8/2025), dengan menyatakan bahwa hubungan kedekatan itulah yang diduga menimbulkan keberpihakan hukum.