Beban Anggaran Rp16,7 Triliun dan Prinsip Bantuan
Peringatan ini semakin krusial mengingat Indonesia diwajibkan membayar kontribusi mencapai Rp16,7 triliun untuk bergabung. Menurut Abbas, besaran ini dapat memberatkan anggaran negara jika kondisi fiskal tidak memungkinkan.
Ia menegaskan, membantu rakyat Gaza adalah prinsip kemanusiaan yang penting. Namun, bantuan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. "Kalau kondisi kita sedang cekak, tentu sumbangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kantong kita," kata Abbas.
Pertanggungjawaban Israel dan AS
Abbas juga mempertanyakan keadilan dalam skema pendanaan. Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab membangun kembali Gaza adalah Israel dan AS sebagai aktor utama penghancuran. "Yang semestinya menyediakan dana sepenuhnya adalah Israel dan Amerika Serikat, karena merekalah yang menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza," ujarnya.
Ia meragukan ada jaminan politik bahwa rekonstruksi akan berujung pada kemerdekaan Palestina yang seutuhnya.
Alasan Resmi Pemerintah Indonesia
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan alasan bergabung dengan Board of Peace adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan di Gaza. Jubir Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa BOP adalah mekanisme sementara untuk tujuan kemanusiaan tersebut.
Peringatan Anwar Abbas ini menyoroti dilema antara solidaritas kemanusiaan dan kehati-hatian geopolitik dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina-Israel.
Artikel Terkait
Bappenas: Program Makan Bergizi (MBG) Lebih Mendesak Daripada Buka Lapangan Kerja, Ini Alasannya
Kasus Es Gabus Spons: Analisis Lengkap Pro Kontra Firdaus Oiwobo vs Susno Duadji
Babinsa Serda Heri Dihukum 21 Hari: Kronologi Tuduhan Es Gabus Spons ke Pedagang
Deddy Corbuzier Bantu Penjual Es Gabus Viral: Beri Hadiah Tempat Usaha