Pemerintah Impor 1.000 Ton Beras AS, Pengamat Pertanyakan Konsistensi Swasembada

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia telah menyepakati impor beras dari Amerika Serikat sebanyak 1.000 ton per tahun, sebagai bagian dari perjanjian perdagangan timbal balik yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Keputusan ini langsung memantik perdebatan publik, mengingat Indonesia baru-baru ini mengklaim telah mencapai swasembada beras pada 2025 dan tengah gencar membangun program lumbung pangan nasional (food estate). Pertanyaan utama yang mengemuka adalah: apa alasan strategis di balik impor ini, dan bagaimana menyelaraskannya dengan narasi kemandirian pangan yang telah dibangun?

Skala Kecil dan Alasan Diplomasi

Menanggapi gelombang pertanyaan, pemerintah dengan cepat meluruskan bahwa volume impor yang disepakati sangatlah kecil, bahkan bisa dibilang simbolis. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, memberikan penjelasan rinci mengenai angka-angka tersebut.

“Komitmen 1.000 ton itu hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional tahun 2025 yang mencapai 34,69 juta ton,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa impor ini akan mencakup beragam beras khusus dan premium, seperti beras ketan, japonica, dan basmati, yang produksinya terbatas di dalam negeri. Realisasinya pun, tegas Haryo, tidak otomatis, melainkan sangat bergantung pada permintaan pasar.

Paket Perdagangan yang Lebih Luas

Penting untuk dipahami bahwa kesepakatan impor beras ini bukanlah sebuah keputusan yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari paket perdagangan pertanian yang lebih komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat, dengan nilai total mencapai US$4,5 miliar. Dalam paket ini, Indonesia membuka akses untuk berbagai komoditas AS lainnya, seperti kedelai, gandum, jagung, daging sapi, dan buah-buahan. Sebagai imbalannya, AS menghapuskan sejumlah tarif dan hambatan non-tarif untuk ekspor produk pertanian Indonesia, menciptakan sebuah kerangka kerja timbal balik yang dianggap bersejarah oleh pihak Washington.

Pencapaian Swasembada dan Rencana Ekspor

Konteks yang membuat kesepakatan ini terasa paradoks adalah klaim swasembada beras yang digaungkan pemerintah. Pada akhir 2025, diumumkan bahwa Indonesia telah berhasil memproduksi beras melebihi kebutuhan konsumsi nasional, bahkan tanpa melakukan impor sama sekali pada tahun tersebut. Data menunjukkan surplus produksi, dan cadangan beras pemerintah pun diproyeksi dalam kondisi aman. Lebih menarik lagi, Indonesia justru bersiap melakukan ekspor perdana beras ke Arab Saudi pada Februari 2026, sebuah langkah yang seolah memperkuat posisi sebagai negara produsen yang mandiri.

Gelombang Kritik dari Para Pengamat

Namun, langkah impor—sekecil apa pun—tetap menuai kritik pedas dari pengamat dan pegiat pangan. Mereka mempertanyakan konsistensi dan pesan yang disampaikan pemerintah. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menyuarakan kegelisahan yang banyak beredar di kalangan petani dan pemerhati kebijakan.

“Kalau selama ini berupaya tidak impor demi glorifikasi ketahanan pangan, sekarang keran dibuka, lalu apa artinya swasembada bagi pemerintah?” tuturnya. Said juga mengkhawatirkan potensi kebocoran beras khusus ke pasar umum, yang dapat menekan harga dan merugikan petani lokal.

Kritik serupa dilontarkan pengamat pertanian Khudori dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Ia melihat implikasi politis dari keputusan ini lebih besar daripada sekadar angka volumenya.

“Meski jumlahnya kecil, langkah tersebut menunjukkan kurangnya kedaulatan pangan sejati, apalagi jika kebijakan didikte kepentingan luar negeri,” ungkapnya. Khudori menekankan bahwa otoritas penuh pemerintah dalam menentukan kebijakan pangan semestinya tidak terganggu oleh pertimbangan diplomasi semata.

Pertanyaan atas Program Food Estate

Kritik tidak hanya berhenti pada impor beras. Kebijakan ini juga mengundang pertanyaan lebih luas terhadap efektivitas program lumbung pangan atau food estate yang digalakkan pemerintah. Proyek ekstensifikasi pertanian skala masif, seperti yang ada di Merauke, Papua, telah menuai kontroversi akibat dampak lingkungan dan sosialnya yang signifikan. Banyak pihak mempertanyakan, jika program sebesar itu terus didorong, mengapa Indonesia masih perlu membuka keran impor—walau untuk jenis beras khusus? Hal ini menimbulkan kesan adanya ketidakselarasan atau bahkan kegamangan dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

Mencari Titik Temu dalam Dilema Kebijakan

Pada akhirnya, kesepakatan ini menyoroti dilema klasik yang dihadapi banyak negara: menyeimbangkan antara kepentingan diplomasi perdagangan global dengan komitmen untuk membangun kedaulatan pangan domestik. Pemerintah memandangnya sebagai langkah pragmatis dalam hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Sementara itu, bagi para pengkritik, ini adalah tanda bahwa kemandirian pangan Indonesia masih rentan dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya kokoh.

Di tengah data surplus dan rencana ekspor, keputusan mengimpor 1.000 ton beras dari AS tetap menjadi bahan perbincangan yang penting. Ia bukan sekadar soal angka statistik, melainkan ujian konsistensi bagi narasi dan arah kebijakan pangan nasional ke depan.