Luhut Ingatkan Indonesia Jangan Memusuhi Iran demi Jaga Stabilitas Harga BBM

PARADAPOS.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan Indonesia untuk tidak memusuhi Iran di tengah ketegangan geopolitik global yang memanas. Peringatan ini disampaikan menyusul kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah dapat mengguncang pasar energi dunia, yang berpotensi memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Sebagai negara yang masih mengimpor minyak, Indonesia dinilai perlu menjaga sikap netral dan realistis untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional.

Peringatan Luhut: Dampak Ekonomi Lebih Penting Daripada Politik

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis (5/3/2026), Luhut menegaskan bahwa Indonesia harus menghindari sikap yang dapat memperuncing konflik internasional. Ia menekankan bahwa isu ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan menyangkut dampak ekonomi yang langsung dapat dirasakan masyarakat.

“Kita jangan ikut-ikut memusuhi mereka. Tidak ada gunanya,” tuturnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kehati-hatian seorang pengambil kebijakan yang telah lama berkecimpung dalam isu strategis. Ia melihat bahwa ketegangan geopolitik, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat dengan cepat berubah menjadi guncangan ekonomi yang mahal.

Posisi Strategis Iran dalam Peta Energi Global

Latar belakang peringatan Luhut sangat terkait dengan posisi Iran sebagai salah satu pemain kunci di pasar energi dunia. Negara tersebut memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar, dan lokasinya yang strategis di kawasan Teluk Persia membuatnya menjadi bagian vital dari rantai pasokan global.

Setiap gangguan yang melibatkan Iran, baik berupa embargo yang lebih keras maupun konflik terbuka, berpotensi memangkas pasokan minyak dunia secara signifikan. Hukum pasar pun berlaku: ketika pasokan menyusut sementara permintaan tetap tinggi, harga komoditas itu hampir pasti akan melambung tinggi.

Bagi Indonesia yang statusnya masih net importer, kenaikan harga minyak mentah dunia langsung diterjemahkan menjadi beban yang lebih berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada pos subsidi energi.

Kerentanan Indonesia dan Ancaman di Selat Hormuz

Luhut secara khusus menyoroti titik rawan yang dapat memperparah situasi, yaitu Selat Hormuz. Jalur air sempit ini merupakan urat nadi ekspor energi bagi banyak negara produsen minyak di Timur Tengah.

“Berapa banyak cadangan energi kita? Gas dan minyak kita sangat dipengaruhi Selat Hormuz,” jelasnya.

Pernyataan itu menggarisbawahi sebuah realitas geopolitik yang sering luput dari perhatian publik. Gangguan di selat tersebut, misalnya akibat eskalasi militer, dapat menghentikan sepertiga pasokan minyak global. Skenario terburuk ini akan memicu efek berantai: biaya impor minyak mentah Indonesia membengkak, tekanan pada APBN meningkat, dan pada akhirnya berpotensi memaksa penyesuaian harga BBM serta kenaikan biaya hidup masyarakat.

Upaya Antisipasi dan Diplomasi Kepentingan Rakyat

Menyadari kerentanan ini, pemerintah sebenarnya telah menggalakkan berbagai langkah untuk membangun ketahanan energi. Pengembangan bahan bakar nabati (biofuel), program mandatori biodiesel, percepatan adopsi kendaraan listrik, dan diversifikasi sumber energi terbarukan adalah sebagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Namun, upaya struktural tersebut membutuhkan waktu. Dalam jangka pendek, diplomasi yang cermat menjadi benteng pertama. Luhut menegaskan bahwa kebijakan luar negeri harus selalu berlandaskan pada kepentingan nasional yang konkret.

“Ini berkaitan langsung dengan ekonomi kita,” ungkapnya.

Pendekatan ini dapat disebut sebagai bentuk "diplomasi kepentingan rakyat", di mana stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama, mengatasi narasi politik yang emosional. Di tengah polarisasi global, pesannya jelas: Indonesia perlu menjaga kedaulatan energi dan stabilitas ekonominya dengan tetap bersikap tenang, netral, dan fokus pada perhitungan yang matang.