Menkominfo Protes Moderasi Meta: Lambat Tangani Hoaks, Cepat Hapus Konten Palestina

PARADAPOS.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid mempertanyakan inkonsistensi moderasi konten di platform media sosial milik Meta. Protes ini disampaikan langsung oleh Meutya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan perusahaan tersebut di Jakarta Selatan, Rabu (4/3). Ia menyoroti perbedaan kecepatan tindakan terhadap konten hoaks yang meresahkan masyarakat dengan konten bertema kemanusiaan seperti Palestina, yang dinilainya justru lebih cepat dihapus.

Keluhan Langsung di Tengah Sidak

Dalam kunjungannya ke Sequis Tower, Kebayoran Baru, Meutya Hafid menyampaikan pengalaman pribadinya sebagai contoh konkret. Ia mengeluhkan bahwa unggahan foto dirinya saat berkunjung ke Palestina ternyata tidak bertahan lama di platform tersebut. Keluhan ini ia sampaikan secara langsung di hadapan perwakilan Meta yang hadir.

"Tapi kemarin saya pasang foto saya ketika saya di Palestina, cepat sekali langsung dihilangkan, pak," ujarnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan Meta yang hadir memberikan penjelasan singkat. Mereka menyebut bahwa penghapusan tersebut berkaitan dengan mekanisme distribusi konten di dalam platform.

"Itu distribusinya berarti," jawab pihak Meta.

Kesenjangan Perlakuan yang Mengusik

Bagi Menkominfo, jawaban tersebut terasa kurang memuaskan dan tidak menutupi persoalan yang lebih mendasar. Meutya menilai ada perbedaan perlakuan yang signifikan dan mengusik dalam proses moderasi konten. Ia membandingkan kelambatan penanganan berbagai hoaks yang berdampak luas di Indonesia dengan kecepatan penghapusan konten tertentu lainnya.

"Bagi isu-isu tertentu, self-censorship dilakukan. Tapi bagi hal-hal yang memang mengganggu di Indonesia, baik itu hoaks terkait kesehatan, hoaks terkait pemerintahan, hoaks yang mengadu domba masyarakat terkait SARA, hoaks yang terkait hal-hal lainnya, itu kenapa lama? Tapi kalau urusan Palestina, langsung hilang tuh," ungkapnya tegas.

Tuntutan Transparansi yang Belum Terjawab

Persoalan ini kemudian membuka tuntutan yang lebih luas mengenai transparansi operasional platform digital global di Indonesia. Meutya Hafid menyoroti bahwa hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kominfo kesulitan mendapatkan data mendasar, seperti jumlah pengguna platform di Indonesia secara akurat. Selain itu, mekanisme algoritma yang menjadi jantung dari distribusi dan moderasi konten juga dinilai tertutup.

Keterbukaan informasi semacam ini, menurutnya, crucial untuk membangun kerja sama yang efektif dalam menangani konten berbahaya. "Saya selalu tanya kita berapa sih? Kenapa kami pun tidak bisa tahu pengguna? Kan secara teknologi semua terdata, Pak. Algoritma pun sampai sekarang enggak bisa dibuka," tegas Meutya menutup pernyataannya.

Insiden ini menyoroti dinamika dan tantangan kompleks dalam hubungan antara regulator nasional dengan raksasa teknologi global, terutama menyangkut standar ganda, akuntabilitas, dan kedaulatan digital.