KONYOL! Gelombang Kecaman Publik Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat, Bahlil Berdalih Kampanye Gelap Asing

PARADAPOS.COM - Gelombang kemarahan publik atas praktik pertambangan nikel makin menguat seiring eksploitasi yang dilakukan di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat.

Kritik keras datang dari berbagai kalangan, mulai aktivis lingkungan, selebritas, hingga mantan pejabat negara. 

Semua bersuara lantang menyerukan penghentian perusakan alam salah satu kawasan paling indah dan penting di Indonesia.

Adalah organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia yang mengungkap kekhawatiran atas dampak hilirisasi nikel terhadap ekosistem di Raja Ampat.

Dalam unggahannya, Greenpeace menggambarkan Raja Ampat sebagai 'The Last Paradise' yang kini terancam rusak karena kepentingan sesaat dan dorongan oligarki.

"Hilirisasi nikel, yang digadang-gadang sebagai jalan menuju energi bersih, telah meninggalkan jejak kehancuran di berbagai tempat, dari Sulawesi hingga Maluku," tulis mereka.

Tak hanya itu, Greenpeace Indonesia juga menyebut keterlibatan PT Antam melalui anak usahanya, PT GAG Nikel, dalam pertambangan di Pulau Gag, Raja Ampat.

Mereka mendesak pemerintah segera bertindak sebelum kerusakan alam semakin meluas.

Keresahan itu kian meluas. Bahkan, sejumlah publik figur menyuarakannya dengan lantang di media sosial (medsos).

Influencer Denny Sumargo, misalnya langsung meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan tambang di Raja Ampat.

"Saya memohon dengan sangat kepada pak Prabowo, mewakilkan diri saya dan aspirasi masyarakat Papua. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Tolong sekali, pak,” tulis Denny.

"Tanah Papua bukan ladang untuk eksploitasi, tapi tanah kehidupan."

Senada dengan Denny, Komedian Ernest Prakasa dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menunjukkan ketidaksepakatannya dengan eksploitasi alam yang dilakukan perusahaan pelat merah di Kawasan Timur Indonesia.

"Terus karena perusahaan milik negara, boleh merusak laut milik negara?” tulis Susi di akun X.

Bahkan, penyanyi Sherina Munaf juga ikut mengecam pembiaran atas eksploitasi nikel di Raja Ampat.

Melalui akun X-nya, Sherina mengunggah ulang tulisan aktivis Kalis Mardiasih yang menyentil tajam Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan.

“Dulu pas kecil, aku kira Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pekerjaannya melindungi ESDM. Baru tahu pas gede kalau pekerjaan utamanya jualan ESDM,” tulis Kalis.

“Dulu aku kira juga, Menteri Kehutanan itu pekerjaannya menjaga hutan. Baru tahu pas gede kalau pekerjaan utamanya alih fungsi lahan berkedok memanfaatkan hutan,” lanjutnya.

Namun kecaman tersebut dijawab sebelah mata. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau pertambangan nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat pada Sabtu 7 Juni 2025. 

"Saya itu datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya (inspektur tambang)," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyampaikan bahwa tidak ditemukan masalah di wilayah tambang. 

"Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi, overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah," kata Tri.

Namun, Tri mengaku telah menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. 

Ia mengemukakan telah mengevaluasi secara menyeluruh untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk melakukan eksekusi keputusannya.

"Kalau secara overall, reklamasi di sini cukup bagus juga. Tapi, nanti kita tetap report-nya dari Inspektur Tambang nanti seperti apa, terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan Inspektur Tambang kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti," katanya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Antam, I Dewa Wirantaya mengatakan bahwa PT GAG Nikel, sebagai anak perusahaan PT Antam, wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice.

"Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu 7 Juni 2025.

"Tentunya harapan kita, kehadiran PT GAG Nikel di sini bisa memberikan nilai tambah, selain sebagai entitas bisnis, sebagai BUMN, kita juga sebagai agent of development memberikan nilai tambah bagi stakeholder, terutama masyarakat yang ada di Pulau," sambung dia.

Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan mengungkapkan bahwa ada lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.

Dari kelima perusahaan tersebut, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus Kontrak Karya (KK). 

Perusahaan ini terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektar.

Selain itu, PT GAG Nikel termasuk ke dalam 13 Perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di Kawasan Hutan hingga berakhirnya izin/perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden 41/2004 tetang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

Untuk diketahui, Pada 5 Juni 2025 lalu, Menteri ESDM menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. 

Menurut Bahlil, pencabutan izin operasional sementara ini, untuk dilakukan verifikasi yang akan dilakukan oleh Tim Kementerian ESDM. 

"Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen minerba untuk status daripada IUP PT GAG, kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Kamis 5 Juni 2025.

Bahlil menuturkan bahwa hanya PT GAG Nikel yang masih beroperasi, karena IUP dimulai pada tahun 2017.

Kegaduhan tambang nikel di Raja Ampat disinyalir Bahlil Lahadalia merupakan kampanye gelap pihak asing.

Menurutnya, kampanye ini timbul setelah pemerintah mulai menggalakkan program hilirisasi di banyak sektor, termasuk tambang nikel.

"Saya katakan bahwa ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Pernyataan Bahlil mengenai adanya pihak asing yang tidak senang dengan proyek hilirisasi, seolah menegaskan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Pancasila pada Senin 2 Juni 2025 silam.

Prabowo menyebut adanya pihak asing memang berkeinginan mengadu domba rakyat. Ia lantas menyingging ihwal ada LSM yang dibiayai pihak asing.

"Ini selalu yang diharapkan oleh kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, mereka katanya penegak demokrasi HAM kebebasan pers," ujarnya. 

Namun, Peneliti senior DeJuRe, Bhatara Ibnu Reza menyebutkan bahwa hampir semua dokumen atau instrumen internasional mengakui pentingnya lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. 

"Rezim yang menolak LSM adalah rezim yang menolak pemerintahannya di awasi oleh masyarakat, sehingga rezim itu potensial menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan demikian, hal itu menjadi sinyal kuat sebagai bentuk rezim yang mengarah otoriter dan antikritik," ujarnya.

Dari berbagai banyak pengalaman di dunia, termasuk Indonesia, ia menegaskan bahwa LSM menjadi salah satu pilar membangun suatu bangsa.

Serta mengawasi kebijakan publik, mengkritisi para elit dan pemangku kewajiban yang tidak amanah, serta membangun kesadaran publik tentang hidup berbangsa dan bernegara secara demokratis. 

"Di Indonesia, LSM menjadi roda gerakan masyarakat menentang otoriritarianisme, dan segala bentuk eksploitasi, korupsi, perusakan lingkungan dan kekerasan tidak bisa disangkal lagi," ucapnya.

Sumber: Suara