Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah bahwa kebijakan penonaktifan fitur live report di platform TikTok adalah instruksi dari pemerintah.
Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan, penonaktifan live TikTok merupakan langkah sukarela yang diambil oleh pihak TikTok.
Menurutnya, TikTok menemukan banyak konten negatif yang muncul selama eskalasi peristiwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Konten-konten tersebut dinilai melanggar community guidelines yang berlaku di platform tersebut.
“Karena itu mereka memutuskan menutup sementara fitur live report,” kata Nezar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 2 September 2025.
Nezar menyatakan, pemerintah akan terus berkolaborasi dengan platform digital untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat bagi masyarakat.
Ia juga menyebut bahwa langkah TikTok dilakukan secara transparan dengan terlebih dahulu mengumumkan alasan penutupan fitur tersebut kepada publik.
“Kita berharap situasi akan semakin baik, aman bagi semuanya, sehingga aktivitas di ruang digital bisa berjalan kembali normal,” pungkas Nezar.
Sebelumnya, terhitung sejak Sabtu malam, 30 Agustus 2025, pengguna TikTok di Indonesia mendapati fitur siaran langsung (live) tiba-tiba menghilang dari aplikasi.
TikTok membenarkan bahwa fitur live memang dinonaktifkan sementara di tengah gelombang protes yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Sumber: rmol
Foto: Wamenkomdigi Nezar Patria (tengah). (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Artikel Terkait
Aktivis Kampus dan HAM Terancam, dari Intimidasi Digital hingga Serangan Air Keras
Syekh Ahmad Al Misry Jadi Sorotan Terkait Inisial SAM dalam Laporan Pelecehan Seksual
Kapolda NTT Copot Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Rp375 Juta
Video Viral Ibu Tiri vs Anak Tiri Picu Perdebatan Norma di Media Sosial