PARADAPOS.COM - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI yang belakangan ricuh tidak hanya menyisakan perdebatan soal tuntutan massa.

Isu “antek asing” yang muncul di balik aksi tersebut justru membuat netizen ramai menyeret kembali nama mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono ke kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

Hendropriyono sebelumnya menuding ada pihak asing yang menunggangi demo untuk mengacaukan situasi politik nasional.

Namun, pernyataan itu justru berbalik arah. Di media sosial, publik mengaitkan komentar Hendro dengan rekam jejak kontroversialnya dalam kasus pelanggaran HAM, termasuk tragedi Talangsari 1989 dan pembunuhan Munir 2004.

Kasus Munir kembali disorot. Aktivis HAM itu tewas diracun arsenik dalam penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta–Amsterdam pada 7 September 2004.

Tragedi tersebut sempat menyeret sejumlah nama, mulai dari pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, mantan Deputi V BIN Muchdi PR, hingga Direktur Garuda Indra Setiawan.

Komnas HAM dan Tim Pencari Fakta bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu merekomendasikan penyidikan lanjutan, termasuk terhadap Kepala BIN saat itu, Hendropriyono. Namun, Hendro sama sekali tak tersentuh proses hukum.

Keterlibatan Pollycarpus terbukti di pengadilan. 

Ia divonis 14 tahun penjara sebelum akhirnya bebas bersyarat pada 2018 dan meninggal akibat Covid-19 di 2020.

Sementara Muchdi PR sempat ditetapkan tersangka, tetapi dinyatakan tidak bersalah oleh PN Jakarta Selatan pada akhir 2008.

Catatan Hitam Kontras

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, jauh sebelum kasus Munir, Hendro juga punya sejarah kelam.

Saat menjabat Danrem 043/Garuda Hitam, ia terlibat dalam operasi militer di Talangsari, Lampung Timur, pada 7 Februari 1989.

Peristiwa itu menewaskan lebih dari 130 orang, puluhan lainnya diusir, ditahan, disiksa, dan dianiaya.

Munir semasa hidup aktif membela keluarga korban Talangsari, bahkan sempat menggugat penunjukan Hendro sebagai Kepala BIN ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 2001.

Publik Menolak Lupa

Kini, di tengah memanasnya demonstrasi DPR, komentar Hendro soal “tangan asing” dianggap netizen sebagai upaya mengalihkan isu.

Kritikus politik Faizal Assegaf menyebut manuver Hendro hanyalah bentuk pembodohan publik. 

“Seolah dirinya bersih, padahal jejak gelapnya masih panjang. Justru Hendro yang harus diusut,” ujarnya.

Netizen pun ramai menegaskan, kasus Munir belum selesai. 

Nama Hendropriyono terus dipanggil dalam ingatan publik setiap kali muncul isu chaos politik dan tudingan antek asing.

[EKSKLUSIF] Hendropriyono Buka-Bukaan soal Kasus Munir

PARADAPOS.COM - Sorotan kepada Abdullah Mahmud Hendropriyono tak pernah luput dalam cerita kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib pada 7 September 2004. 

Saat itu, Hendropriyono menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) setelah pensiun dari militer.

Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Pembunuhan Munir yang saat ini tak jelas keberadaannya disebut-sebut memuat nama Hendropriyono sebagai salah satu pejabat BIN yang belum pernah diperiksa dan diadili dalam kasus Munir. Sampai saat ini, dokumen tersebut pun tidak pernah dibuka ke publik.

Mereka yang pernah diadili dalam kematian Munir salah satunya yaitu mantan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto.