Beathor Suryadi Bongkar Skandal Politik: Dokumen Ijazah Keluarga Jokowi Bodong, Jangan Biarkan Kuasai NKRI

Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kiprah politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia memperingatkan publik agar tidak membiarkan keluarga Jokowi, yang ia sebut sebagai “bodong tanpa dokumen” menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Beathor, cengkeraman politik keluarga Jokowi sudah berlangsung lama dan sistematis. Ia menuding awal mula penguasaan itu dimulai dari level daerah, yakni di KPUD Solo, sebelum kemudian menjalar ke DKI Jakarta hingga mencapai KPU RI.

“Semua ini bukan sekadar kebetulan politik. Ada rekayasa terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Solo, Jakarta, hingga nasional. Mereka gunakan instrumen penyelenggara pemilu untuk memastikan kemenangan politik,” ujar Beathor, Sabtu (4/10/2025).

Dalam analisisnya, Beathor menyebut strategi politik keluarga Jokowi melibatkan apa yang ia sebut sebagai partai coklat (Parcok). Melalui jalur ini, massa akar rumput digerakkan dan warga desa dikuasai dengan distribusi sembako.

“Ketika rakyat dipaksa tunduk karena perutnya dikendalikan, demokrasi sudah mati. Mereka kuasai TPS di desa-desa lewat sembako. Inilah politik paling kotor,” tegasnya.

Beathor juga menyingkap adanya kerja sama elite konsultan politik dengan jaringan lembaga survei nasional. Ia menuding nama-nama seperti M. Qodari, Juri Ardiantoro, Eko Sulistyo, hingga Denny JA sebagai aktor penting di balik layar.

“Mereka membangun opini lewat survei dan televisi, dibantu sembilan lembaga survei besar. Semua terperdaya, seolah-olah hasilnya nyata. Padahal itu hanya rekayasa untuk menciptakan pemimpin bodong,” katanya.

Menurutnya, kombinasi media, lembaga survei, dan konsultan politik telah menciptakan ilusi demokrasi. Publik, lanjutnya, dipaksa percaya bahwa Jokowi dan keluarganya adalah pilihan rakyat, padahal hanyalah produk manipulasi politik.

Lebih jauh, Beathor menilai hasil dari rekayasa politik ini adalah lahirnya “pemimpin bodong” – sosok yang ia klaim tidak memiliki pengalaman, pengetahuan, maupun legitimasi yang layak untuk mengelola negara.

“Bayangkan, negara sebesar Indonesia dipimpin figur tanpa dasar pemahaman sistem bernegara. Apa yang terjadi? Aturan hukum dilabrak, konstitusi diutak-atik, hukum baru dibentuk hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat terus jadi korban,” ucapnya.

Beathor menegaskan bahwa publik tidak boleh tinggal diam. Menurutnya, membiarkan pola semacam ini berlanjut sama saja menyerahkan NKRI ke tangan oligarki keluarga yang ia sebut “bodong”.

“Negara ini bukan milik keluarga, bukan milik segelintir orang yang lahir dari rekayasa politik. NKRI harus dijaga agar tetap sesuai tujuan konstitusi: menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Elit rakus, membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya,” pungkasnya.

Sumber: suaranasional

Foto: Beathor Suryadi (IST)