Kontroversi Muhammad Ainul Yakin: Ancaman ke Trans7 dan Profil Komisaris TransJakarta

Kasus kontroversial yang melibatkan Muhammad Ainul Yakin Simatupang, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), memicu kegaduhan publik. Kontroversi ini berpusat pada pernyataan bernada ancaman yang dilontarkannya terhadap karyawan Trans7.

Berikut adalah rangkuman fakta penting seputar kasus ini dan profil lengkap Ainul Yakin.

1. Pemicu Ancaman "Gorok": Dugaan Penghinaan terhadap Ulama NU

Kegaduhan ini bermula dari video viral di media sosial yang menampilkan Ainul Yakin menyatakan bahwa Trans7 telah menghina kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) melalui siaran mereka. Kritik ini ditujukan pada tayangan "Xpose Uncensored" pada 13 Oktober 2025, yang menampilkan siaran tentang santri dan kiai Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Dalam orasinya, Ainul Yakin menyampaikan pernyataan bernada ancaman. Ia mengatakan akan "menggorok" karyawan Trans7 jika stasiun televisi tersebut mengolok-olok ulama. Ia juga mengingatkan sejarah perjuangan Ansor dan menyamakan situasi dengan pembantaian anggota PKI, dengan menyatakan "Halal darah kalian apabila mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama."

KPID Jakarta menilai tayangan tersebut telah melanggar sejumlah peraturan penyiaran terkait penghormatan pada nilai agama dan lembaga pendidikan. Menanggapi hal ini, Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, telah menyampaikan permintaan maaf dan melakukan penindakan tegas terhadap pihak internal serta memutus kerja sama dengan rumah produksi terkait.

2. Sikap TransJakarta: Tegaskan Pernyataan sebagai Pandangan Pribadi

Komisaris Utama TransJakarta, Letjen TNI (Purn.) Untung Budiharto, membenarkan status Ainul Yakin sebagai anggota dewan komisaris. Namun, Untung menegaskan bahwa pernyataan kontroversial tersebut murni merupakan pandangan pribadi Ainul Yakin dan sama sekali tidak mencerminkan sikap atau kebijakan resmi perusahaan TransJakarta.

TransJakarta menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai etika dan kebhinnekaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta.