PARADAPOS.COM - Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) di Washington D.C., Amerika Serikat. Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, meskipun kehadiran Presiden dalam pertemuan yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026 itu belum dapat dipastikan. KTT ini digagas oleh Gedung Putih untuk membahas upaya perdamaian di Gaza, dengan Indonesia sendiri baru saja menjadi anggota penandatangan piagam lembaga tersebut.
Konfirmasi Undangan dan Agenda Diplomasi
Prasetyo Hadi membenarkan keberadaan undangan tersebut saat ditemui di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (9/2). Saat ditanya wartawan, ia memberikan jawaban singkat namun tegas.
"Ada," ucap Prasetyo, menanggapi pertanyaan mengenai undangan KTT BoP untuk Presiden Prabowo.
Namun, di balik konfirmasi itu, pemerintah masih bersikap hati-hati. Prasetyo menjelaskan bahwa kepastian apakah Presiden benar-benar akan terbang ke Amerika Serikat masih dalam proses. Pemerintah tampaknya ingin memastikan semua aspek telah dipertimbangkan matang sebelum mengambil keputusan akhir.
"Belum (dapat dikonfirmasi kehadiran Presiden), nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian," jelasnya.
Memanfaatkan Momentum untuk Kepentingan Nasional
Jika nantinya Presiden Prabowo memutuskan untuk hadir, lawatan tersebut diharapkan tidak hanya bersifat seremonial. Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menyoroti potensi agenda bilateral lain yang bisa diselipkan, khususnya menyangkut hubungan ekonomi dengan negara adidaya tersebut.
"Kami menghendaki, dan ingin bisa dua-duanya," tuturnya, mengungkapkan harapan agar kunjungan itu juga dapat dimanfaatkan untuk menandatangani hasil negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pernyataan ini mengisyaratkan pendekatan diplomasi yang pragmatis, di mana setiap kesempatan di forum internasional berusaha dimaksimalkan untuk membawa manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
Konteks KTT dan Posisi Indonesia
KTT perdana BoP ini rencananya akan digelar di Institute of Peace, Washington D.C. Menurut informasi yang beredar, Gedung Putih telah menghubungi sejumlah pemimpin negara anggota, meski hingga beberapa hari sebelum acara, belum ada konfirmasi kehadiran dari para pemimpin tersebut. Bahkan, hingga saat ini, pengumuman resmi dari pemerintah AS tentang penyelenggaraan KTT juga masih dinantikan.
Posisi Indonesia dalam forum ini cukup baru. Negara ini secara resmi bergabung dengan BoP ketika Presiden Prabowo menandatangani piagam pembentukannya pada acara peluncuran di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 lalu. Langkah ini menandai keterlibatan Indonesia dalam sebuah inisiatif perdamaian multilateral yang digalang AS.
Selain Indonesia dan Amerika Serikat sebagai penggagas, sejumlah negara lain juga turut menandatangani piagam, di antaranya Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Keanggotaan yang beragam ini menunjukkan kompleksitas dan harapan yang dibebankan pada lembaga baru tersebut.
Artikel Terkait
Paspampres Bantah Anggotanya Terlibat Penganiayaan Ojol di Kembangan
Pemkot Tangerang Luncurkan Pekan Panutan Pajak, ASN Dijadikan Teladan
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tersangka Suap Pengurusan Lahan
Pemerintah Nonaktifkan 11 Juta Penerima Bantuan JKN, Pasien Kronis Terdampak