DPR Desak Pemerintah Perbanyak Insentif untuk Dongkrak Daya Saing Industri Mamin

PARADAPOS.COM - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk memperbanyak pemberian insentif guna meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia di kancah global. Dorongan ini muncul menyusul peran strategis sektor tersebut, yang tidak hanya menjadi motor perekonomian tetapi juga banyak melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai produksinya.

Dukungan untuk Industri Strategis

Industri makanan dan minuman telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini menunjukkan ketahanan dan kontribusi signifikan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Namun, untuk bisa bersaing secara lebih agresif di pasar internasional, dibutuhkan dukungan kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah.

Anggota Komisi VII DPR RI menilai, pemberian insentif—baik fiskal maupun non-fiskal—dapat menjadi stimulus penting. Insentif ini diharapkan dapat meringankan beban operasional industri, memacu inovasi produk, dan pada akhirnya memperkuat posisi tawar produk lokal di hadapan kompetitor asing.

Sinergi dengan UMKM Jadi Kunci

Aspek lain yang menjadi perhatian parlemen adalah keterlibatan UMKM yang luas dalam ekosistem industri mamin. Banyak perusahaan besar bergantung pada bahan baku atau produk setengah jadi dari usaha kecil dan menengah. Sinergi ini menciptakan rantai nilai yang inklusif dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, kebijakan insentif yang dirancang diharapkan tidak hanya menyentuh industri besar, tetapi juga mampu menjangkau dan memberdayakan para pelaku UMKM di hulu. Pendekatan holistik semacam ini dinilai krusial untuk membangun ketahanan dan kemandirian sektor secara menyeluruh.

Seperti diungkapkan oleh salah satu anggota komisi, "Beberapa industri telah membantu menggerakkan perekonomian, dengan melibatkan UMKM dalam produksinya." Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan terhadap industri mamin pada dasarnya juga merupakan dukungan terhadap keberlangsungan usaha kecil menengah yang jumlahnya sangat besar.

Desakan dari Komisi VII ini kini menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah. Langkah kebijakan yang diambil ke depan akan menentukan apakah industri makanan dan minuman nasional hanya akan bertahan di pasar domestik, atau benar-benar mampu melangkah percaya diri sebagai pemain global yang diperhitungkan.