Pakar UGM: Keluar dari Board of Peace Mungkin Secara Teori, tapi Dilema Ekonomi Jadi Kendala Nyata

PARADAPOS.COM - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Mutiah Setiawati, menyatakan bahwa secara teori Indonesia memiliki opsi untuk menarik diri dari Board of Peace (BoP). Namun, langkah politik luar negeri yang demikian tidak mudah diwujudkan dalam praktik. Posisi Indonesia, yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan ketergantungan pada utang eksternal, dinilai mengunci ruang gerak diplomasi dan membuat keputusan semacam itu penuh dilema.

Dilema Negara Berkembang dalam Politik Global

Sebagai pakar geopolitik kawasan Timur Tengah, Siti Mutiah melihat kompleksitas yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk mengambil sikap yang mandiri. Di sisi lain, realitas ekonomi membawa konsekuensi yang tidak ringan. Ketergantungan pada pemberi utang, menurut analisisnya, telah membatasi kemampuan negara dalam menentukan kebijakan luar negeri yang sepenuhnya lepas.

Dalam sebuah diskusi di acara Pojok Bulaksumur UGM, Jumat (6/3/2026), ia menguraikan dilema ini. "Apa mungkin kita keluar dari BoP? harus (keluar). Tapi sebagai negara sedang berkembang itu, biasanya negara sedang berkembang itu mengalami dilema. Dalam memutuskan itu dilema karena kita itu apa-apanya terbatas," tuturnya.

Mengantisipasi Risiko dan Reaksi Internasional

Risiko terbesar dari langkah yang dianggap "membangkang" terhadap kekuatan global, khususnya Amerika Serikat, adalah sanksi ekonomi berupa embargo. Ancaman ini bukan sekadar teori, mengingat beban utang luar negeri Indonesia yang sudah tinggi. Serangan balik dari negara adidaya berpotensi tidak hanya meruntuhkan posisi diplomatik, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi domestik yang sudah rentan.

Analisis risiko ini semakin kuat ketika mempertimbangkan karakter kepemimpinan Amerika Serikat saat itu. Siti mengingatkan sifat Presiden Donald Trump yang kerap dianggap tidak dapat diprediksi dan cenderung mengabaikan hukum internasional. "Apa reaksi Donald Trump? Ya Donald Trump itu kayak gitu kok, nggak bisa diprediksi. Bisa jadi dia menyerang kita, bisa. Mengembargo ya bisa, wong namanya orang ngawur," ujarnya.

Ia melanjutkan dengan nada hati-hati, "Hukum internasional aja dilanggar, ngapain perjanjian dengan Indonesia, gampang melanggar. Jadi risikonya kita bisa terkena dampak ngawurnya ini."

Diplomasi Halus sebagai Jalan Keluar

Menimbang kompleksitas dan risiko yang ada, Siti Mutiah sama sekali tidak menyarankan langkah konfrontatif atau pernyataan keluar yang terang-terangan. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya diplomasi halus dan strategi yang cerdik. Tujuannya adalah mencapai tujuan tanpa memicu reaksi keras yang justru akan merugikan.

"Jadi itu yang harus kita pikirkan, bagaimana Amerika tidak marah tapi kita bisa keluar, karena dia melanggar ya kita ikut-ikut melanggar atau bagaimana, tapi kita keluar tapi nggak usah bilang keluar gitu, tinggal diundang nggak usah datang juga bisa," terangnya.

Kegagalan dalam mengelola transisi yang rumit ini, menurutnya, dapat berujung pada isolasi internasional dan krisis ekonomi yang lebih dalam. Tantangan terberat adalah menemukan celah untuk melepaskan diri dari jeratan tanpa harus hancur oleh tekanan kekuatan global.

Menutup paparannya, Siti menegaskan perlunya kecerdikan strategis. "Artinya punya trik-trik yang ini kita berhadapan dengan orang yang tidak taat hukum lho. Jadi harus punya ide," tandasnya.