PARADAPOS.COM - Wakil Menteri Sekretariat Negara, Juri Ardiantoro, memastikan bahwa anggaran pengadaan hewan kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total dana yang dialokasikan untuk pembelian 1.098 ekor sapi kurban tersebut mencapai sekitar Rp 100 miliar. Hewan kurban ini rencananya akan didistribusikan ke 552 daerah, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta sejumlah lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.
Anggaran Berasal dari Pos Bantuan Presiden
Juri Ardiantoro menjelaskan secara rinci sumber pendanaan untuk program ini. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak berasal dari sumber lain, melainkan dari pos khusus dalam APBN.
“Sumber anggarannya dari APBN, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden,” ucap Juri saat ditemui di Jakarta pada Selasa (26/5/2026).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa harga setiap ekor sapi tidaklah seragam. Variasi harga ini dipengaruhi oleh bobot hewan dan lokasi pembelian yang berbeda-beda di seluruh Indonesia.
“Kami menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 100-an miliar,” imbuhnya.
Distribusi ke 552 Daerah dan Lembaga
Proses distribusi sapi kurban ini terbilang masif. Dari total 1.098 ekor sapi yang disiapkan, sebanyak 598 ekor akan dialokasikan khusus untuk 552 daerah. Sisanya, sebanyak 500 ekor, akan disalurkan ke berbagai institusi.
Juri memaparkan bahwa standar bobot sapi yang akan dikurbankan atas nama presiden cukup besar, berkisar antara 800 kilogram hingga 1,3 ton. Hal ini menunjukkan skala dan persiapan yang matang dalam program tahunan tersebut.
“Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama sebanyak 500 sapi,” tutur Juri.
Dengan pendanaan yang transparan dan jangkauan distribusi yang luas, program kurban ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat di berbagai pelosok negeri, mulai dari ibu kota provinsi hingga daerah terpencil.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
KPK Periksa Tiga Hakim Terkait Dugaan Suap Sengketa Lahan di Depok
Persija Jakarta Resmi Akhiri Kontrak Pelatih Mauricio Souza Usai Gagal Penuhi Target Musim Ini
Presiden Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2027, Gantikan Peran Menteri Keuangan
BNPB Pastikan Situasi Bitung dan Kaimana Kondusif Usai Gempa, Tak Ada Korban atau Kerusakan