Sistem Rujukan Berjenjang BPJS Dinilai Tidak Efisien dan Merugikan Pasien

Sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan dinilai sudah tidak layak dipertahankan. Mekanisme ini dianggap tidak efisien dan merugikan pasien karena memperlambat akses ke layanan medis yang tepat.

Keluhan Umum Masyarakat terhadap Rujukan Berjenjang

Menurut Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, pola rujukan bertingkat telah menjadi keluhan umum masyarakat. Pasien yang datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus melalui beberapa rumah sakit sebelum sampai di fasilitas yang mampu menangani penyakitnya.

"Pasien dari FKTP harus ke RS tipe D atau C dulu, lalu pindah ke tipe B, dan baru ke tipe A. Ini bertele-tele dan membuang waktu. Padahal dari awal dokter FKTP sudah tahu pasien butuh rumah sakit tipe apa," ujar Agung dalam keterangannya, Jumat, 14 November 2025.

Prosedur Administratif Lebih Diutamakan daripada Keselamatan Pasien

Agung menyatakan bahwa praktik ini menunjukkan sistem rujukan lebih menekankan prosedur administratif daripada kepentingan keselamatan pasien. Banyak kasus pasien tertunda penanganannya karena harus berpindah-pindah rumah sakit hanya untuk memenuhi aturan birokratis.

"Rujukan berjenjang membuat pasien dipingpong. Pemeriksaan diulang, antrean diulang, biaya naik, dan risiko memburuknya kondisi pasien semakin besar," tegasnya.

Usulan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi

Agung mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk segera menerapkan rujukan berbasis kompetensi. Dengan sistem ini, dokter FKTP dapat langsung merujuk pasien ke rumah sakit yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan medis, tanpa harus melalui tahapan bertingkat.

"Kalau butuh tipe A, ya langsung saja ke tipe A. Jangan dipersulit. Negara tidak boleh menyusahkan orang yang sedang sakit," katanya.

Dampak Biaya Sistem Rujukan Berjenjang

Aspek pembiayaan juga menjadi sorotan. Perpindahan pasien antar level rumah sakit justru menambah beban biaya BPJS secara keseluruhan karena banyak tindakan medis dan administrasi yang dilakukan berulang.

Desakan untuk Perbaikan Sistem

Agung menekankan bahwa perbaikan sistem rujukan harus menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. "Rujukan berjenjang ini sudah tidak masuk akal. Saatnya pemerintah melakukan koreksi total. Ini menyangkut nyawa masyarakat," ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan waktu implementasi perubahan sistem rujukan. Namun, desakan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kesehatan masyarakat, terus menguat seiring meningkatnya keluhan terhadap kompleksitas layanan BPJS.