Analisis Sikap Jokowi: Forum Bloomberg vs Sidang Ijazah Palsu

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan penilaian kritis terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pilihan Jokowi untuk menghadiri forum internasional Bloomberg New Economy Forum di Singapura, alih-alih menghadiri sidang kasus dugaan ijazah palsu, menunjukkan adanya perbedaan prioritas yang signifikan.

Iwan Setiawan menegaskan bahwa Jokowi perlu diingatkan untuk tidak menganggap enteng persoalan dugaan ijazah palsu ini. Kasus ini telah menimbulkan kegaduhan di seluruh Indonesia, padahal menurut Iwan, kegaduhan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika Jokowi bersedia menunjukkan langsung ijazah aslinya kepada publik.

Ia menambahkan bahwa menunjukkan ijazah asli sebagai seorang mantan pemimpin tertinggi negara adalah hal yang wajar, terlebih lagi ketika publik sedang aktif mempertanyakan dan mempermasalahkan hal tersebut. Transparansi dalam hal ini dinilai sangat penting.

Iwan juga memperingatkan tentang konsekuensi serius yang mungkin dihadapi Jokowi. Jika kasus ini tidak dapat dimenangkannya di pengadilan, hal itu akan berakibat buruk pada citra dan kredibilitasnya. Lebih jauh, dampak negatif tersebut juga berpotensi mempengaruhi nasib politik anak-anak, menantu, serta kelompok politik yang berafiliasi dengannya.

Kehadiran Jokowi di Bloomberg New Economy Forum

Diketahui bahwa pada Kamis, 20 November 2025, Jokowi menghadiri jamuan makan malam Bloomberg New Economy Forum di New Capella Hotel, Singapura. Dalam acara tersebut, ia duduk berdampingan dengan pendiri Bloomberg, Mike Bloomberg, bersama dengan tokoh-tokoh penting internasional lainnya.

Forum Bloomberg New Economy yang mengusung tema "Thriving in an Age of Extremes" pada Jumat, 21 November, juga menampilkan Jokowi sebagai pembicara. Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Dewan Penasihat Bloomberg, Jokowi dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran negara dalam ekonomi global.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @jokowi, ia menyampaikan harapan bahwa dialog lintas-negara dan lintas-sektor di forum tersebut dapat memperkuat kolaborasi dan mendorong terciptanya inovasi.

Perkembangan Terkini Sidang Dugaan Ijazah Palsu

Sementara itu, di dalam negeri, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi terus bergulir. Pada sidang yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin, 17 November 2025, hadir pemohon dari koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis.

Sidang yang berlangsung tegang ini menyoroti temuan mengejutkan dari majelis KIP. Saat menginterogasi perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM), majelis mendapati jawaban "tidak ada" terkait prosedur legalisasi ijazah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada masa kuliah hingga pencalonan Jokowi.

Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn, juga menyoroti tindakan pemusnahan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta dan menuntut penjelasan yang komprehensif terkait hal tersebut. Sidang ini semakin mengukuhkan sorotan publik terhadap pentingnya transparansi dokumen dalam proses pencalonan presiden.