PARADAPOS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh rakyat Indonesia, Senin (1/8/2024) lalu.
Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi saat acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024) malam.
Jokowi meminta maaf atas segala kesalahan selama memimpin negara bersama wakil presiden Ma'ruf Amin.
Menurut Hasto, kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan permintaan maaf dahulu.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat," ujar, Hasto Kristiyanto, Sabtu (3/8/2024) malam.
Ia mencontohkan soal kebijakan impor beras, yang menurutnya data impor tersebut ternyata manipulatif.
Hasto menyinggung data impor beras karena tahun ini Indonesia impor sebanyak 6 juta ton.
"Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif."
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu," pungkas Hasto.
Sebelumnya, sejumlah elit partai politik juga mengingatkan soal janji-janji Jokowi selama menjabat hampir 10 tahun ini.
Termasuk diantaranya disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB mengingatkan janji-janji Jokowi yang belum diselesaikan selama memimpin Indonesia.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa permintaan maaf sebagai pribadi pasti akan dimaklumi.
Namun, menurutnya, masyarakat bakal mencatat apa saja program atau janji yang belum dituntaskannya.
"(Permintaan maaf) sebagai pribadi akan dimaklumi," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024) dikutip dari Kompas.com.
"Tapi, sebagai Presiden, masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai janjinya," lanjutnya.
Artikel Terkait
KKN Jokowi di UGM 1985: Koordinator Klaim Tidak Kenal Nama Joko Widodo
Rocky Gerung Kritik Sumbangan Rp17 Triliun ke AS vs Tragedi Anak SD di NTT
Prabowo Diminta Tuntut Erick Thohir: Tuntutan Hukum atas Dugaan Penyimpangan BUMN
Jokowi Bekerja Mati-Matian untuk PSI: Analisis Motif Politik dan Agenda Dinasti Keluarga