Gugatan Ijazah Gibran: Mediasi Gagal, Sidang Lanjutan Digelar Hari Ini
Sidang lanjutan gugatan perdata terhadap riwayat pendidikan setingkat SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali digelar pada Senin (20/10/2025) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Agenda sidang hari ini adalah penetapan kembali jadwal persidangan.
Perkara ini memasuki tahap persidangan setelah proses mediasi yang dilakukan sebanyak tiga kali gagal mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Penggugat, Subhan Palal, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena para tergugat, yaitu Gibran sebagai Tergugat I dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai Tergugat II, tidak dapat memenuhi syarat yang diajukannya.
"Saya mensyaratkan dua, minta maaf dan mundur dari jabatannya masing-masing, tapi itu enggak bisa dipenuhi," jelas Subhan usai mediasi.
Dugaan Pelanggaran Hukum dan Tuntutan Gugatan
Inti dari gugatan ini adalah dugaan adanya ketidaksesuaian dalam riwayat pendidikan Gibran, yang merupakan salah satu syarat pencalonan wakil presiden. Berdasarkan data KPU, Gibran tercatat menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002–2004) dan UTS Insearch Sydney (2004–2007), yang keduanya setara dengan jenjang SMA.
Penggugat menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan pada status kelulusan, melainkan pada lokasi tempat Gibran menempuh pendidikan. Dalam petitum gugatannya, Subhan meminta majelis hakim untuk:
- Menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan status Gibran sebagai wakil presiden tidak sah.
- Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng senilai Rp 125 triliun, serta Rp 10 juta yang disetorkan ke kas negara.
Dengan gagalnya mediasi, perkara kini berlanjut ke pembahasan pokok gugatan untuk ditentukan oleh majelis hakim.
Sumber: Tribunnews
Artikel Terkait
Kasat Narkoba Toraja Utara Disidang Etik Diduga Terima Setoran Rp10 Juta per Minggu dari Bandar
KPK Ungkap Dugaan Penguasaan Proyek RSUD Pekalongan oleh Perusahaan Keluarga Bupati
Bupati Pekalongan dan Gubernur Jateng Berselisih Klaim Soal Lokasi Saat OTT KPK
KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT Saat Isi Daya Mobil Listrik