Impor 35.000 Mobil India untuk Koperasi Dikritik di Tengah Beban Utang Negara

PARADAPOS.COM - Rencana pemerintah mengimpor puluhan ribu kendaraan niaga dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik dari sejumlah pihak. Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti kebijakan ini di tengah beban utang negara yang tinggi dan kondisi fiskal yang belum pulih sepenuhnya, mempertanyakan urgensi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Kritik di Tengah Beban Fiskal yang Belum Ringan

Jhon Sitorus menyatakan keprihatinannya terhadap proyek pengadaan kendaraan tersebut. Ia menilai langkah ini diambil pada momentum yang kurang tepat, mengingat tekanan pada keuangan negara masih cukup besar. Persoalan ekonomi domestik, menurut pengamatannya, masih memerlukan perhatian serius.

“Ketika Utang hampir menyentuh Rp 10.000 Triliun, anggaran masih defisit,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pemulihan ekonomi nasional belum terasa menyeluruh. Di lapangan, kesenjangan sosial justru tampak menganga dan angka pengangguran masih menjadi persoalan yang kompleks.

“Kesenjangan makin lebar, pengangguran tak terkendali, negara kita memilih belanja 35.000 mobil India,” lanjutnya.

Dianggap Abai terhadap Prioritas Rakyat

Lebih jauh, Jhon menilai kebijakan ini terkesan tidak menyentuh akar persoalan yang sedang dihadapi oleh banyak warga. Proyek besar, dalam pandangannya, seolah lebih diprioritaskan daripada menyelesaikan masalah-masalah mendasar di tingkat akar rumput.

“Negara ga peduli soal nasib rakyatnya. Negara hanya peduli soal proyek-proyek besar yang tak perlu bagi rakyat,” sebutnya.

Dari sisi anggaran, ia juga menyoroti besaran dana yang harus dikeluarkan. Nilainya yang mencapai triliunan rupiah, ditambah dengan pertanyaan mengenai kualitas produk, dinilainya sebagai keputusan yang berisiko.

“Jika dirupiahkan, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 9,7 T untuk membeli mobil yang kualitasnya belum teruji itu," cetusnya.

Pertanyaan tentang Pemanfaatan Potensi Dalam Negeri

Kritik lain yang dilontarkan adalah mengenai pilihan untuk mengimpor, sementara industri otomotif dalam negeri dinilai memiliki kapasitas yang memadai. Jhon mempertanyakan mengapa kemampuan produksi lokal tidak dioptimalkan terlebih dahulu untuk proyek semacam ini.

“Padahal, Indonesia punya industri otomotif yang sudah mampu jika hanya untuk sekadar merakit mobil pick-up saja," tegasnya.

Kecurigaan terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan juga sempat ia singgung. Keraguan ini muncul dari besarnya skala proyek dan timing pelaksanaannya.

“Bisa-bisa ini jadi ladang bancakan, terlalu aneh," kuncinya.

Penjelasan dari Pihak Pelaksana Proyek

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, telah mengonfirmasi rencana pengadaan ini. Menurutnya, sebagian unit kendaraan bahkan telah tiba di Indonesia dalam kondisi siap pakai.

Kendaraan-kendaraan ini rencananya akan menjadi tulang punggung operasional koperasi yang dibentuk, dengan fokus pada penguatan rantai pasok pangan hingga ke pelosok desa. Agrinas menjelaskan bahwa pemilihan produsen dari India didasarkan pada pertimbangan kemampuan pasokan massal, harga yang kompetitif, dan kecepatan pemenuhan sesuai dengan target program nasional yang ketat.

“Armada kendaraan ini diposisikan sebagai tulang punggung distribusi logistik desa,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan tertulis.

Target dan Harapan dari Program Koperasi

Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang dicanangkan secara nasional. Targetnya adalah membentuk sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, dengan 30.000 unit di antaranya ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2026. Pengadaan kendaraan niaga ini dimaksudkan untuk mendukung percepatan dan efektivitas program tersebut di lapangan.

Dukungan dan Optimisme dari Pihak Pemasok

Dari sisi pemasok, proyek ini mendapat sambutan positif. Nalinikanth Gollagunta, CEO Divisi Otomotif Mahindra dan Mahindra, meyakini bahwa kehadiran kendaraan mereka akan memperkuat fondasi logistik, khususnya dalam menghubungkan petani dengan pasar secara lebih efisien. Volume pesanan yang besar ini bahkan disebut melampaui total ekspor perusahaan mereka pada tahun fiskal sebelumnya.

Sementara itu, Tata Motors juga mengamankan bagian dari proyek ini dengan pesanan 70.000 kendaraan komersial. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa proyek ini selaras dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam meningkatkan konektivitas pedesaan, mendistribusikan hasil panen, dan pada akhirnya menguatkan ketahanan ekonomi desa.