PARADAPOS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bergerak cepat meredam kegaduhan publik setelah pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi per hari untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan. Ia menegaskan angka tersebut bukanlah kebutuhan riil harian, melainkan hanya simulasi perhitungan yang muncul dari skenario jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serempak menyajikan menu daging sapi. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan interpretasi yang meluas di masyarakat beberapa hari terakhir.
Suasana di kantor BGN tampak sibuk ketika isu ini mulai menyebar. Dadan, yang sehari-hari memimpin program gizi nasional tersebut, langsung mengambil langkah untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Ia menekankan bahwa estimasi 19 ribu ekor sapi bukanlah angka yang akan diterapkan dalam operasional harian program.
Simulasi Bukan Kebijakan Riil
Dadan menjelaskan bahwa angka tersebut muncul dari asumsi matematis sederhana. Dalam skenario yang ia gambarkan, setiap SPPG diperkirakan membutuhkan satu ekor sapi untuk sekali proses memasak. Jika seluruh SPPG di Indonesia secara bersamaan memilih menu daging sapi di hari yang sama, maka jumlahnya tinggal dikalikan dengan total unit yang ada.
"Ini hanya pengandaian," ucap Dadan dalam keterangannya, Kamis 23 April 2026.
Ia memisalkan satu SPPG memasak daging sapi, maka membutuhkan satu ekor sapi. "Kalau seluruh SPPG secara serentak memasak menu sapi di hari yang sama, tinggal dihitung jumlah SPPG dikalikan satu ekor," terang dia.
Lebih lanjut, Dadan merinci kebutuhan daging dalam satu kali proses memasak di satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram. Jumlah tersebut, menurutnya, setara dengan daging dari satu ekor sapi utuh. "Sekali memasak bisa butuh sekitar 382 kilogram daging, itu kira-kira setara satu ekor sapi hanya untuk dagingnya saja," jelasnya.
Pelajaran dari Lonjakan Harga Telur
Meski demikian, BGN memastikan tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional dalam program MBG. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.
Dadan mengungkapkan pengalaman berharga saat perayaan ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025. Ketika itu, menu nasi goreng dan telur disajikan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat. Akibatnya, kebutuhan telur melonjak drastis menjadi 36 juta butir atau sekitar 2.200 ton dalam satu hari. Lonjakan permintaan tersebut sempat mendorong harga telur naik hingga Rp3.000 per kilogramnya.
Belajar dari kejadian tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah didorong untuk menyesuaikan menu dengan potensi sumber daya lokal serta selera masyarakat setempat. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengurangi tekanan terhadap harga komoditas di pasar.
"Kami ingin memanfaatkan potensi lokal sekaligus mengikuti preferensi masyarakat. Dengan begitu, tekanan terhadap konsumsi tidak terlalu tinggi," pungkas Dadan.
Artikel Terkait
Ustaz Khalid Basalamah Usai Diperiksa KPK: Saya Saksi, Bukan Tersangka
Empat WNA China Dideportasi dari Gorontalo karena Bawa Sampel Tanah dari Area Tambang di Buol
Polisi Buru Pengendara Motor Tabrak Lari Eks Waka Polda Metro Jaya hingga Tewas di Medan
Menteri Keuangan Usul Pajak Kapal di Selat Malaka, Rocky Gerung: Itu Tanda Kepanikan Fiskal