Lingkaran Presiden Prabowo Subianto tak kompak lagi. Terdapat silang pendapat di jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) soal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendisplinkan pelajar nakal di barak militer.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, atau Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi mengaku setuju soal usulan siswa nakal dibawa ke barak militer. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa saja berjalan sepanjang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
“Jadi sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka terpenuhi,” kata Hasan kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).
Dia mengatakan kebijakan untuk membawa siswa nakal ke barak militer juga termasuk bagian dari pelatihan. Sebab, kebijakan yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini sudah didesentralisasi ke kabupaten, kota, maupun ke daerah.
“Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan memeriksalah, akan kaji ini,” ujarnya.
Kendati demikian, Hasan belum bisa mengungkap sikap Presiden RI Prabowo Subianto terkait usulan ini. Ia yakin pemerintah pasti akan mengkaji kebijakan tersebut untuk diberlakukan secara nasional.
“Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah,” jelasnya.
Sikap Hasan bertolak belakang dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang tegas menolak kebijakan mengirimkan para siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer untuk menjalani pendidikan.
“Ya itu saya tidak tahu, karena saya juga tidak mengerti kenapa idenya,” ujar Menko Muhaimin di Yogyakarta, Jumat (9/5/2025).
Menurut dia, untuk mendidik dan mendisiplinkan anak tidak perlu sampai melibatkan militer. “Enggak perlu sampai segitu,” ucap Menko Muhaimin.
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menggulirkan gagasan menyekolahkan siswa bermasalah provinsi itu dengan pendidikan di barak militer, yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.
Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI antara pelajar lain yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka menerima izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut pelatihan karakter terhadap pelajar di Markas Resimen TNI Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
“Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar,” ucap Dedi.
Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depannya, katanya, program akan dikembangkan hingga ke jenjang SMA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
Sumber: inilah
Foto: Sejumlah siswa berjalan memasuki barak militer saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). Mereka akan didisiplinkan selama 14 hari karena terlibat tawuran, terafiliasi geng motor, Kecanduan permainan berani (game online), mabuk dan perilaku tidak terpuji lainnya. (Foto: Antara/Abdan Syakura/bar)
Artikel Terkait
Kapolda Metro Sebut Omongan Hercules tentang Jenderal Ompong Bisa Masuk Pasal Penghinaan
Tolak Ajakan ke Hotel, Mahasiswi Ini Diborgol Oknum Polisi di Kos-an, Teriak saat Pelaku Hendak Memasukkan..
AS Keluarkan Travel Warning ke Indonesia, Terutama Papua: Potensi Terorisme dan Bencana Alam
Viral Bupati Ngamuk ke Turis Asing Tak Mau Bayar Pajak Berselancar di Mentawai