Menkeu Purbaya Blak-blakan Soal Pesan WA Larangan Biayai Ponpes Al Khoziny Pakai APBN
PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan WhatsApp (WA) yang melarang pengalokasian dana APBN untuk membantu pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Meski mendapat larangan tersebut, Purbaya mengaku belum mengetahui detail usulan bantuannya. Bahkan, hingga saat ini, dirinya mengklaim belum melihat proposal resmi terkait pembangunan ponpes tersebut.
"Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya. Saya belum lihat. Yang jelas saya belum tahu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa ada pihak yang menghubunginya melalui pesan pribadi dan menasihatinya agar tidak menggunakan APBN untuk membantu pembangunan ponpes tersebut.
Alasannya, menurut Purbaya, dikhawatirkan jika pembangunan Ponpes Al Khoziny dibiayai APBN, maka akan menimbulkan keirian dari beberapa pihak.
"Jadi begini, saya udah ngomong begitu. Saya akan lihat. Udah ada tuh yang WA ke saya. Jangan, katanya. Nanti yang lain iri," ungkapnya.
Di hadapan awak media, ia mengaku belum tahu keputusan terbaik yang harus diambil. Namun, Purbaya menegaskan bahwa keputusan akan diambil setelah proposal resmi diterima dan dipelajari secara menyeluruh.
"Saya nggak tahu bagaimana yang terbaik. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan. Ada kayak-kayak tempat lain lah," tambahnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai identitas pengirim pesan yang melarangnya membiayai pembangunan Ponpes Al Khoziny, ia hanya menjawab singkat dan enggan menyebutkannya. "Ada kayak-kayak tempat lain lah," tukasnya.
Artikel Terkait
Harga Minyak Tembus US$119, Pertamax Berpotensi Dekati Rp20.700 per Liter
Selebgram Noya Naira Viral Diduga Terekam Tanpa Hijab dan Pegang Whip Pink
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Swasembada Energi, Harga BBM Subsidi Dipertahankan
Koalisi Sipil Kritik Surat Telegram Panglima TNI Soal Status Siaga I