Mahfud MD Buka Suara: Proyek IKN dan Kereta Cepat Whoosh Diduga Bermasalah Hukum

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara terbuka memberikan peringatan keras terkait dua proyek strategis nasional, yaitu Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menduga kedua proyek raksasa era Presiden Jokowi ini berpotensi besar meninggalkan warisan masalah hukum dan pidana yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui kanal YouTube resminya. Ia berharap pemerintahan baru dapat mengurai benang kusut ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi pemimpin selanjutnya.

Masalah Pendanaan IKN yang Tak Sesuai Janji

Mahfud menyoroti proses perencanaan dan pendanaan IKN yang memiliki kemiripan mengkhawatirkan dengan proyek Kereta Cepat Whoosh. Pemerintah sebelumnya berjanji pembangunan IKN tidak akan membebani APBN karena akan didanai sepenuhnya oleh investor swasta.

Namun realitanya berkata lain. Mahfud menyebut hingga kini tidak ada investor yang benar-benar masuk, sehingga APBN terpaksa digelontorkan untuk membiayai proyek tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di DPR yang mengonfirmasi nihilnya investor.

Dugaan Mark-Up Anggaran Kereta Cepat Whoosh

Selain IKN, Mahfud juga menyoroti dugaan mark-up anggaran yang fantastis dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia mempertanyakan lonjakan biaya pembangunan per kilometer yang naik hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.

Beban proyek ini semakin berat dengan bunga utang yang harus ditanggung negara. Bunga utangnya saja mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan dari tiket hanya maksimal Rp1,5 triliun. Akibatnya, utang terus bertambah dan negara harus menanggung kerugian.

Penyelesaian Masalah untuk Mencegah Kerugian Negara

Mahfud menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini bukan untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya, melainkan untuk memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Tujuannya adalah agar tidak terjadi lagi saling mewariskan masalah di masa depan.

Faktanya, data RAPBN 2026 menunjukkan pemerintah mengalokasikan total anggaran infrastruktur IKN mencapai Rp15,87 triliun. Secara keseluruhan, negara telah menyuntikkan dana APBN untuk pembangunan IKN hingga hampir Rp90 triliun, angka yang sangat kontras dengan janji awal pemerintah.

Sumber: https://www.suara.com/news/2025/10/16/140214/alarm-mahfud-md-ikn-dan-whoosh-warisan-masalah-hukum-prabowo-didesak-turun-tangan