Analisis: Konfrontasi AS-Israel dengan Iran Bagian dari Strategi Fokus ke Indo-Pasifik

PARADAPOS.COM - Konfrontasi militer antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran yang terjadi saat ini bukanlah sekadar bentrokan regional biasa. Analisis mendalam menunjukkan bahwa serangkaian serangan terhadap infrastruktur nuklir Iran, seperti fasilitas Natanz dan Fordow, serta upaya melemahkan jaringan proksi Teheran di Lebanon, Suriah, dan Yaman, memiliki tujuan strategis yang jauh lebih luas. Operasi ini dipandang sebagai langkah pre-emptif AS untuk menstabilkan Timur Tengah, sehingga dapat memusatkan sumber daya dan perhatian strategisnya pada persaingan dengan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Evolusi Doktrin Keamanan dan Pergeseran Target

Secara historis, Israel telah memegang teguh apa yang dikenal sebagai Doktrin Begin, sebuah prinsip nol toleransi terhadap munculnya kekuatan nuklir pesaing di kawasannya. Pendekatan ini sebelumnya diwujudkan dalam operasi presisi seperti sabotase reaktor Osirak di Irak atau fasilitas Al-Kibar di Suriah. Namun, dinamika terkini menunjukkan evolusi yang signifikan.

Target operasi tidak lagi hanya pada fasilitas fisik, tetapi telah berkembang menjadi upaya penghancuran total terhadap ekosistem yang menopang ambisi nuklir dan pengaruh regional Iran. Ini mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem komando, terutama yang berada di bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Tujuannya adalah menetralisir ancaman secara komprehensif.

Israel berupaya memutus apa yang disebut "Cincin Api", yaitu jaringan proksi Iran yang membentang dari Hizbullah di Lebanon hingga Houthi di Yaman.

Dengan memutus konektivitas komando dan logistik jaringan ini, Israel berharap dapat menghilangkan ancaman perang asimetris yang konstan di perbatasannya, seperti serangan roket, drone, dan milisi proxy.

Pertarungan di Balik Layar: Mempertahankan Hegemoni Petrodollar

Di balik dimensi keamanan, terdapat pertarungan lain yang tak kalah sengit: mempertahankan dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global. Sejak kesepakatan dengan Arab Saudi pada 1974, dolar telah menjadi mata uang utama perdagangan minyak dunia, sebuah pilar yang disebut sebagai "hak istimewa eksorbitan" Amerika.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul upaya untuk mengurangi ketergantungan ini. Iran, bersama Rusia dan Tiongkok, menjadi motor utama dalam tren dedolarisasi. Teheran, misalnya, mengekspor minyak ke Tiongkok dalam skema non-USD, menjadikannya semacam laboratorium hidup untuk perdagangan energi di luar sistem dolar.

Dalam konteks ini, istilah 'risiko penularan' menjadi relevan. Jika satu negara produsen energi berhasil bertahan di luar sistem dolar, negara lain mungkin akan mengikuti, yang secara perlahan dapat menggerogoti permintaan struktural terhadap mata uang AS.

Lebih jauh lagi, ekspansi kelompok BRICS yang kini mencakup Iran dan produsen energi besar lainnya, mewakili embrio dari ekosistem finansial alternatif yang potensial. Melumpuhkan kapasitas Iran, dari perspektif ini, juga merupakan pesan keras terhadap upaya meninggalkan sistem dolar.

Energy Denial: Energi sebagai Senjata Strategis

Strategi lain yang terlihat adalah apa yang dapat disebut sebagai "Energy Denial" atau penyangkalan energi. Dengan mengontrol titik-titik kritis seperti Selat Hormuz dan menghancurkan kapasitas ekspor negara seperti Iran dan Venezuela, AS secara efektif dapat menjadi penentu akses dan harga energi global.

Strategi ini secara langsung menyasar pesaing utama AS. Tiongkok, sebagai importir energi terbesar dunia, akan sangat terbebani jika pasokan energi murah dari "poros perlawanan" terputus. Lonjakan harga minyak, meski berdampak global, justru dapat menguntungkan AS yang kini menjadi produsen minyak dan gas terbesar berkat revolusi shale.

Bagi Rusia, Iran adalah koridor strategis untuk mengalirkan energi ke selatan, menghindari blokade Eropa. Mengganggu stabilitas Iran berarti membatasi ruang gerak Moskow. Dengan demikian, energi berubah menjadi instrumen tekanan ekonomi yang ampuh jauh sebelum konflik militer terbuka terjadi.

Kemunculan dan Dilema "Kutub Ketiga"

Menghadapi polarisasi global antara blok Barat dan poros Tiongkok-Rusia, sekelompok negara mayoritas Muslim dengan kekuatan menengah mulai membentuk apa yang disebut sebagai "Kutub Ketiga". Koalisi pragmatis yang meliputi negara-negara seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan ini menolak untuk memilih salah satu pihak.

Secara kolektif, mereka mewakili kekuatan ekonomi, demografi, dan militer yang signifikan, serta menguasai porsi besar ekspor energi global. Kepentingan utama mereka adalah stabilitas, karena gejolak di Timur Tengah langsung berdampak pada harga energi dan pangan di dalam negeri mereka.

Mereka berusaha menavigasi jalan tengah yang rumit, antara dukungan prinsipil terhadap isu-isu seperti kemerdekaan Palestina dan tekanan diplomatik dari AS yang mungkin ingin menggunakan pengaruh mereka untuk mengisolasi Iran. Keberhasilan atau kegagalan koalisi ini dalam menciptakan ruang diplomasi independen akan sangat menentukan bentuk tatanan dunia multipolar di masa depan.

Kesimpulan: Membersihkan "Halaman Belakang" untuk Fokus ke Indo-Pasifik

Pada intinya, seluruh eskalasi ini dapat dilihat sebagai upaya strategis AS untuk membersihkan "halaman belakang"-nya di Timur Tengah. Washington bertekad untuk menghindari perang di dua front secara bersamaan. Dengan berusaha "menyelesaikan" ancaman dari Iran sekarang—baik melalui tekanan militer, ekonomi, maupun finansial—AS berharap dapat mengalihkan sumber daya dan fokus strategisnya sepenuhnya ke kawasan Indo-Pasifik, tempat persaingan dengan Tiongkok semakin intens.

Jaka Setiawan. Founder The Global Indonesia. Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia.