Koalisi Permanen Golkar Dinilai Hanya Jargon, Ini Bukti Sejarahnya
PARADAPOS.COM - Wacana Partai Golkar tentang pembentukan koalisi permanen dinilai hanya akan berakhir sebagai jargon politik belaka. Analisis sejarah menunjukkan partai berlambang pohon beringin ini justru kerap menjadi pihak yang paling tidak konsisten dalam menjaga komitmen koalisinya.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menegaskan bahwa watak politik Golkar sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sarat dengan inkonsistensi dan kecenderungan untuk membelot dari barisan pendukung pemerintah.
"Golkar bicara koalisi permanen, tapi justru Golkar sendiri yang selama ini membuat koalisi rapuh. Pola inkonsistensi ini selalu berulang sepanjang era reformasi," kata Efriza dalam keterangannya, Minggu, 4 Januari 2026.
Gagasan Sulit Diwujudkan Tanpa Fondasi Kuat
Menurut Efriza, gagasan koalisi permanen sulit untuk diwujudkan tanpa adanya fondasi platform bersama yang kuat dan komitmen jangka panjang yang terjaga lintas kepemimpinan partai.
"Gagasan ini lebih terlihat sebagai wacana strategis ketimbang realitas politik yang bisa dijalankan dalam waktu dekat. Contoh konkret ketidakkonsistenan Golkar sangat banyak," ujarnya.
Sejarah Inkonsistensi Partai Golkar dalam Koalisi
Efriza yang juga Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) memberikan contoh nyata. Golkar berkali-kali tercatat keluar dari barisan atau mengubah sikap politik setelah pemilu, meskipun sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang berkuasa.
"Jika ditelusuri sejarah pascapilpres, partai yang paling sering tidak konsisten dalam koalisi adalah Golkar. Pola ini terjadi sejak era SBY, berlanjut di era Jokowi, dan sangat mungkin terulang lagi di masa pemerintahan mendatang," pungkas Efriza.
Analisis ini menyoroti tantangan serius dalam mewujudkan stabilitas koalisi di politik Indonesia, di mana kepentingan partai seringkali lebih dominan daripada komitmen bersama.
Artikel Terkait
Roy Suryo Paparkan Dugaan Ciri Fisik Ijazah Palsu Jokowi ke Penyidik
Partai Prima Tantang NasDem: Jika Naikkan Threshold, Jangan Tanggung-Tanggung
Pengamat Kritik Dukungan Jokowi untuk Revisi UU KPK, Sebut Upaya Lepas Tanggung Jawab
Pengamat Kritik Usulan Naikkan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen