PP Himmah juga menyoroti rekam jejak Erick Thohir saat menjabat sebagai Menteri BUMN. Organisasi ini menyebut sejumlah dugaan kasus yang kembali mengemuka, seperti:
- Kontroversi investasi Gojek Tokopedia (GOTO).
- Proyek fiktif senilai Rp147 miliar di PT Telkomsel.
- Dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan PT Timah yang telah dilaporkan ke KPK.
"Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda. Aparat hukum wajib memeriksa laporan masyarakat secara terbuka," sambung Razak.
Desakan Pembentukan Kementerian Pemuda yang Terpisah
Lebih lanjut, PP Himmah mengumumkan rencana membentuk koalisi pemuda lintas organisasi. Tujuannya adalah mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk memisahkan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga.
Razak menegaskan langkah ini agar isu kepemudaan mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang layak. Saat ini, anggaran untuk kepemudaan dinilai nyaris nihil.
"Sudah saatnya Kementerian Pemuda berdiri sendiri, terpisah dari olahraga, dan dibentuk tahun ini juga. Jika pemuda diabaikan hari ini, jangan harap Indonesia Emas 2045 terwujud," tutupnya.
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Diduga Tak Bisa Hidup Tenang Sebelum Kasus Hukum Terbukti
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu: Kronologi Lengkap Kasus Ijazah Jokowi
Kontroversi Kelulusan Jokowi di UGM: Analisis 2 Pernyataan Berbeda Rektor Ova Emilia
Reshuffle Kabinet: Prabowo Ingin Lepas dari Geng Solo dengan Ganti Pratikno?