PARADAPOS.COM -Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto didorong publik untuk tidak memasukkan nama Nadiem Makarim ke daftar Menteri kabinetnya, sebagai akibat dari maraknya guru yang terjerat pinjaman online (pinjol).
Pengamat politik Citra Institute Efriza mengamati, pergantian kepemimpinan negara tinggal beberapa bulan lagi, sehingga Prabowo perlu segera mematangkan susunan kabinet termasuk nama-nama menterinya.
"Khusus sektor pendidikan, Prabowo harus berani tidak melanjutkan Nadiem, karena program-programnya tak tepat sasaran dan tak memahami kondisi di lapangan," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/5).
Dia memandang, Prabowo punya konsen terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program-program yang telah disusunnya.
"Misalnya, Prabowo harus memaknai program kesehatan bukan sekadar fisik, tapi kesehatan mental, dan kesehatan pikiran. Ini dimulai dari pendidikan dan kesejahteraan," tuturnya.
Oleh karena itu, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) itu menyarankan Prabowo mencari figur yang tepat dan bukan sekadar figur pengusaha, tapi yang benar-benar punya rekam jejak pendidikan.
Karena dia memandang, pendidikan di Indonesia harus dimulai dari memilih orang yang tepat, yang sudah memahami problematika pendidikan dalam negeri. Bahkan bila perlu menurutnya, seleksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dilakukan dengan cara melakukan interview langsung dengan Prabowo.
"Diharapkan Prabowo berani menyatakan kepada calon yang dianggap layak apa saja 3 sampai 5 program buruk Nadiem yang ditemukan," tuturnya.
"Juga semestinya minta gagasannya yang menghubungkan kesejahteraan, beban kerja, dan memajukan pendidikan tetapi memahami karakter masyarakat, budaya, dan juga memahami kelemahan dari negara ini," demikian Efriza menambahkan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Erick Thohir Berpeluang Didepak dari Kursi Menteri BUMN
Tito Karnavian Bebani Prabowo soal Empat Pulau
Presiden Prabowo akan Putuskan yang Terbaik Terkait Sengketa Pulau
Banyak Jiwa Pengkhianat di Lingkaran Presiden Prabowo