PARADAPOS.COM - Sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang mengumpulkan peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri dan Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis lalu, 17 April 2025, menuai kritik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan bahwa cara Jokowi mengumpulkan Sespimmen Polri saat sudah tidak lagi menjabat Presiden RI sangat janggal dan bernuansa politis. 
Sespimmen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah dengan pangkat ajun komisaris besar dan komisaris. Dengan kata lain, mereka merupakan para calon jenderal. 
“Memang janggal, bagi masyarakat biasa yang terus mengunjungi Jokowi mungkin tidak menjadi soal, tetapi kelompok elite semacam ini beresiko mengganggu wibawa Presiden (sekarang),” kata Dedi kepada RMOL, Senin 21 April 2025. 
Di sisi lain, Presiden sebelum Jokowi diketahui tidak pernah melakukan hal serupa.
Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu diduga sedang terus berupaya menunjukkan powernya meski sudah tidak lagi berkuasa.
“SBY dan Megawati tidak melakukan itu. Bisa jadi Jokowi dihinggapi post power syndrom, merasa masih berkuasa dan memang menyukai dipuji berlebihan?” tandasnya.
Sumber: rmol
                            
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: DPR Hormati tapi Minta Kajian Mendalam
Dugaan Pembengkakan Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh: Kerugian Negara Capai 4,5 Miliar Dolar
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah, Ini Faktanya
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Rugikan Negara Triliunan, DPR Turun Tangan