PARADAPOS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan konsolidasi nasional (konsolnas) sekaligus bimbingan teknis bagi pimpinan dewan dan anggota fraksi suruh Indonesia.
Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menekankan partainya sudah bagian dari koalisi, bukan lagi oposisi.
"Sepuluh tahun yang lalu kita oposisi sekarang kita sudah koalisi. Karena itu tidak ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi, jangan sampai kita mengatakan kita berkoalisi tapi rasa oposisi," tutur Jazuli dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Senin (28/4/2025).
Jazuli mengatakan kini kader partainya harus bicara selaras dan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Jazuli meyakini apa yang disampaikan oleh presiden adalah hal baik untuk bangsa dan negara.
"Kalau dulu oposisi setiap pemerintah bicara kita langsung bicara lain, tapi sekarang kita koalisi maka setiap Presiden bicara kita harus dukung dan kita yakin apa yang disampaikan presiden adalah baik untuk bangsa dan negara," ujar Jazuli.
Jazuli menjelaskan konsolnas PKS dilakukan untuk merapatkan barisan seluruh Fraksi PKS mendukung kebijakan Presiden Prabowo.
Hal itu dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
"Konsolnas ini untuk mengokohkan soliditas Fraksi PKS dari pusat sampai daerah komitmen dan kokoh untuk mengamankan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Prabowo," kata Jazuli.
"Kami mengokohkan soliditas dalam mengambil sikap koalisi seperti arahan dari Ketua Majelis Syura dan arahan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera," tambahnya.
Konsolnas PKS ini dihadiri oleh 1.583 para anggota dewan seluruh Indonesia.
PKS juga melakukan bimbingan teknik kepada para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kader PKS.
Sumber: Detik
Artikel Terkait
Rocky Gerung Desak Prabowo Batalkan Perjanjian Politik dengan Elite demi Bangun Kontrak Sosial Baru Bersama Rakyat
KWP Kena Somasi PDIP soal Pernyataan Gerombolan Sirkus, Dituntut Minta Maaf dan Cabut Laporan ke MKD
Dokter Tifa Ungkap Temuan Baru: Indikasi Dua Joko Widodo dalam Polemik Ijazah
Pakar: Amandemen UUD 2002 Jadi Akar Masalah, Presiden Bisa Bertindak Absolut