“Itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, ‘bagaimana kalau saya mundur?’ Namun dari mereka juga banyak yang keberatan,” kata Sigit dalam program Rosi di Kompas TV yang dilansir Jumat, 26 September 2025.

Sigit menilai mundur di tengah situasi sulit justru sama saja meninggalkan anggota Polri yang sedang terpuruk. Ia menekankan, tanggung jawabnya adalah membangkitkan kembali moril dan semangat korps.

Menurutnya, mundur bukanlah jalan keluar. “Karena bagi saya, saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu,” tegas Sigit.

Ia menambahkan, tugasnya sebagai pimpinan adalah memulihkan kondisi Polri agar kembali bekerja normal. Apalagi, saat itu banyak masyarakat yang kehilangan rasa aman akibat kerusuhan besar pada Agustus 2025.

“Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan, dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Sigit mengingatkan bahwa nasib seorang Kapolri ada di tangan Presiden. “Setelah itu tentunya prerogatif Presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang menjadi perintah Presiden,” kata Sigit.

Ia menegaskan, keputusan untuk bertahan bukan demi jabatan, melainkan demi stabilitas Polri dan keamanan nasional. Bahkan, Sigit menyatakan siap menerima risiko apapun, termasuk dicopot dari jabatannya.

Sebagai informasi, kerusuhan besar pecah di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Situasi memanas setelah kendaraan taktis Brimob melindas seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, hingga tewas di Jakarta.

Peristiwa itu memicu gelombang amarah. Massa melakukan pembakaran fasilitas umum, penyerangan ke Mako Brimob Kwitang, penjarahan rumah pejabat, hingga perusakan gedung DPRD.

Sumber: konteks