Mahfud MD Ungkap Indikasi Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Ada Mark-Up Hingga 3 Kali Lipat

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya indikasi kuat praktik korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Dalam pernyataannya di channel YouTube resminya, Mahfud menyebutkan adanya dugaan mark-up anggaran proyek yang mencapai tiga kali lipat dari harga normal.

Dugaan Mark-Up Fantastis Proyek Whoosh

Mahfud MD memaparkan perhitungan mencolok dalam pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh. "Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat," ujarnya.

Dugaan mark-up ini diperkuat oleh pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Anthony Budiawan yang mengkonfirmasi laporan yang sudah beredar sejak lima tahun lalu. Mahfud menegaskan hal ini harus diselidiki lebih lanjut untuk mengetahui aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.

Beban Utang yang Membelit Negara

Proyek Whoosh disebutkan menimbulkan beban utang yang sangat besar bagi negara. Mahfud mengungkapkan, "Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus."

Menurut perhitungan Mahfud, dengan kondisi saat ini, pembayaran utang proyek Whoosh bisa berlangsung hingga 70-80 tahun ke depan. Hal ini dinilai sangat membebani keuangan negara dan mengorbankan pembangunan lain yang lebih dibutuhkan rakyat.

Dukungan untuk Kebijakan Menkeu Purbaya

Mahfud MD menyatakan dukungan penuh terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 116 triliun dari APBN. Purbaya menegaskan tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Saya mendukung Purbaya dalam hal ini. Jadi begini, ini masalahnya yang harus dicari secara hukum," kata Mahfud. Ia menambahkan bahwa keputusan Purbaya didukung oleh rakyat dan seharusnya dicarikan jalan keluar agar tidak membebani APBN.

Sejarah Proyek Whoosh yang Dipaksakan

Mahfud mengungkapkan fakta sejarah proyek Whoosh yang awalnya direncanakan bekerja sama dengan Jepang. "Pada awalnya proyek Whoosh ini direncanakan dalam perjanjian G2G antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia dengan bunga 0,1 persen."

Namun tiba-tiba kerja sama dialihkan ke Cina dengan bunga 2 persen yang kemudian membengkak menjadi 3,4 persen. Mantan Menhub Ignatius Jonan disebutkan telah memperingatkan bahwa proyek ini tidak viable, namun justru dipecat dari jabatannya.

Agus Pambagio juga mengaku telah memperingatkan Jokowi tentang ketidakviabelan proyek ini. "Saya sudah menjelaskan bahwa ini mahal sekali, nggak bakalan bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot," ujar Agus.

Dukungan untuk Tindakan Hukum

Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penegakan hukum dalam mengungkap dugaan korupsi proyek Whoosh. Ia menilai langkah Prabowo dalam menangani kasus korupsi lain seperti kasus Reza Khalid dan korupsi timah di Bangka Belitung menunjukkan komitmen anti korupsi.

"Saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah," tegas Mahfud. Ia menekankan pentingnya penyelesaian hukum tanpa pandang bulu untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Sumber: Wartakota