Invasi AS ke Venezuela 2026: Pelanggaran Hukum Internasional dan Ancaman Serius bagi Taiwan

Oleh: Heru Wahyudi

Invasi Amerika Serikat ke Venezuela pada 3 Januari 2026 menjadi bukti nyata: kedaulatan sebuah negara dapat diterobos oleh negara adidaya tanpa legitimasi Dewan Keamanan PBB. Peristiwa ini langsung membuka peluang krisis di Taiwan, memberikan sinyal kepada Beijing bahwa aturan internasional dapat dinegosiasikan dengan kekuatan militer. Venezuela dan Taiwan kini menjadi dua sisi dari konflik global yang sama tentang siapa yang berhak melanggar aturan dan siapa yang berkuasa menegakkan "tatanan berbasis aturan".

Pelanggaran Hukum Internasional oleh Amerika Serikat

Operasi militer AS yang dinamai "Absolute Resolve", termasuk penangkapan Presiden Nicolás Maduro, jelas melampaui tekanan politik dan masuk ke dalam kategori agresi. Tindakan ini secara gamblang melanggar Piagam PBB, khususnya prinsip non-intervensi dan larangan penggunaan kekuatan. Tanpa mandat Dewan Keamanan atau dasar bela diri yang sah, invasi ini murni merupakan legitimasi sepihak yang berbahaya.

Penangkapan seorang kepala negara yang sedang menjabat dan membawanya ke pengadilan domestik penyerang meruntuhkan prinsip kedaulatan dan imunitas. Reaksi dunia terbelah. Meski beberapa negara Amerika Latin anti-Maduro, mereka khawatir efek domino pelanggaran kedaulatan ini. Rusia dan China secara vokal mengecam aksi AS sebagai gaya "koboi" dan pergantian rezim paksa, sekaligus membaca ini sebagai uji coba unilateralisme AS.

Preseden inilah yang sangat berbahaya bagi Taiwan. Jika AS tidak mendapat konsekuensi berarti, Beijing memiliki alasan untuk berargumen bahwa mereka juga dapat bertindak sepihak atas nama integritas teritorial, dengan biaya politik yang kini lebih murah.

Disfungsi Hak Veto di Dewan Keamanan PBB

Inti masalah penegakan hukum internasional terletak pada hak veto di Dewan Keamanan PBB. Hak istimewa yang dimiliki lima anggota tetap—AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris—ini sering menjadi "tombol stop" yang melumpuhkan penegakan hukum. Dalam kasus Venezuela, ketika AS dituduh melanggar Piagam PBB, mekanisme sanksi terkuat melalui DK PBB mentah karena AS sendiri dapat memveto segala resolusi yang mengecamnya.

Disfungsi yang sama terjadi dari sisi China terkait Taiwan. Sebagai anggota tetap, China dapat memveto upaya apa pun di PBB untuk menekannya terkait Taiwan. Pesannya jelas: dalam sistem saat ini, yang menentukan "dapat dihukum atau tidak" bukanlah beratnya pelanggaran, tetapi siapa yang memiliki kursi veto. Hak veto secara efektif menjadi asuransi impunitas bagi kekuatan besar.

Meningkatnya Peluang Invasi China ke Taiwan

Dalam atmosfer norma global yang melemah pasca-invasi Venezuela, peluang invasi China ke Taiwan terasa semakin nyata. Beijing membaca ketiadaan konsekuensi bagi AS sebagai lampu kuning untuk menguji batas-batas toleransi internasional. Status Taiwan yang secara hukum ambigu—bukan anggota PBB, namun memiliki pemerintahan de facto—memberi ruang bagi China untuk membingkai invasi sebagai "urusan domestik" dan penegakan kedaulatan.

Kesiapan militer China semakin terlihat melalui latihan besar-besaran dan simulasi blokade di Selat Taiwan. Sementara itu, kebijakan "strategic ambiguity" AS mengenai apakah akan membela Taiwan secara langsung justru menambah ketidakpastian dan risiko salah hitung. Invasi ke Taiwan bukanlah konflik biasa; ia akan mengguncang jalur perdagangan global dan rantai pasok semikonduktor dunia.

Dampak Krisis Venezuela bagi Kawasan dan Dunia

Di balik pertarungan elite, rakyat Venezuela menanggung beban terberat. Krisis kemanusiaan yang telah menyebabkan gelombang migrasi terbesar di Amerika Latin semakin parah. Invasi AS menambah lapisan ketidakpastian baru, berpotensi memicu kekerasan lanjutan dan arus pengungsi yang lebih besar ke negara tetangga seperti Kolombia dan Brasil.

Invasi ini juga membangkitkan trauma historis Amerika Latin sebagai "halaman belakang" kekuatan asing. Reaksi keras dari Kuba, serta kehadiran dan dukungan Rusia, China, dan Iran untuk Venezuela, mengubah konflik ini menjadi ajang proxy conflict antara kekuatan besar. Yang dipertaruhkan bukan lagi hanya masa depan Venezuela, melainkan kredibilitas seluruh sistem hukum dan aturan global.

Heru Wahyudi adalah Pendiri Cendikia Demokrasi Indonesia dan Akademisi Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang.