Ray Rangkuti Sebut Desakan Pemakzulan Gibran Jadi Politik Sandera, Singgung Reaksi Prabowo Subianto!

PARADAPOS.COM - Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut, desakan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadikan sebagai politik sandera oleh fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR).

Hal ini disampaikan Ray Rangkuti dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Satu Visi Utama, Kamis (19/6/2025) lalu.

"Kalau saya baca sih, kelihatan kasus ini mau disimpan itu, ya. Disimpan, belum tentu dibekukan. Ini dua hal yang bereda ya, disimpan dulu nih. Nah, itu kelihatan gelagatnya sekarang, partai-partai politik mau menjadikan kasus ini sebagai simpanan yang boleh jadi kapan waktu akan dikeluarkan atau ya sekalian dibekukan, tergantung," papar Ray Rangkuti.

"Dalam bahasa yang lain ya polemik ini akan dijadikan semacam politik sandera gitu oleh banyak anggota parlemen, banyak fraksi-fraksi di parlemen. Jadi bukan hanya satu atau dua, tapi saya kira di banyak tempat gitu," lanjutnya.

Ray menyebut, asumsi soal politik sandera tersebut dapat dilihat dari dua hal. 

Yakni, reaksi Presiden RI Prabowo Subianto dan kemungkinan apakah tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran akan dibacakan di DPR setelah masa reses yang berakhir pada 23 Juni 2025 nanti.

Menurut Ray, Prabowo hingga saat ini masih anteng-anteng saja dengan adanya desakan pemakzulan Gibran.

Sehingga, desakan pemakzulan ini tidak segera diproses.

"Maka asumsi saya ini dilihat dari dua hal. Pertama, reaksi Pak Prabowo sendiri yang sampai sekarang kalem dengan tuntutan inim yang nggak menunjukkan secara tegas di mana sih sebetulnya posisi beliau itu. Apakah mendukung atau menerima atau menolak rencana para purnawirawan ini," kata Ray.

Selanjutnya, Ray Rangkuti menilai, desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka juga kemungkinan tidak akan diselesaikan dengan cepat.

Sebab, jika dibawa ke DPR, tuntutan pemakzulan Gibran juga belum tentu ditindaklanjuti.

Sehingga, semakin memantapkan bahwa tuntutan tersebut hanya akan dijadikan sandera politik.

"Yang kedua adalah mungkin tanggal 23 akan dibacakan ya, tapi itu kan masih pembacaan. Nah, soal apakah mereka akan melanjutkan atau tidak, nah itu baru langkah berikutnya. Tapi, apakah surat ini akan ditindaklanjuti DPR? Nah, itu juga lagi-lagi jadi barang simpanannya," jelasnya.

"Oleh karena itulah, mungkin persoalan ini enggak akan cepat. misalnya dalam setahun ini akan realisasi, boleh jadi gak gitu atau bahkan 3 tahun dari sekarang baru diselesaikan oleh DPR," tambah Ray.

"Nah, jadi misalnya itu dibacakan di paripurna disimpan tahun ini dianggap, tidak dibahas. Tahun depan gak dianggap, dibahas. Baru tahun berikutnya gak dianggap, dibahas. Karena tidak otomatis harus dibahas pada tahun yang sama. itu jadi disimpan dulu nih," imbuhnya.

Politik Sandera Lazim Dilakukan Jokowi

Kemudian, Ray Rangkuti menilai politik sandera yang saat ini diterapkan pada tuntutan pemakzulan Gibran adalah bentuk politik yang lazim dilakukan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Nah, kenapa mereka simpan? Ya itu tadi, pertama politik Indonesia ini politik sandera. Politik yang lazim dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri juga," papar Ray.

"Pak Jokowi ya menyimpan banyak rahasia orang untuk dijadikan sebagai sandera politik gitu. Nah, ini berlaku lagi nih kepada saudara Gibran. Jadi, ibaratnya kalau nanti ada apa-apa dan sebagainya, pakailah ini ya," tambahnya.

Selanjutnya, Ray Rangkuti menilai politik sandera atas pemakzulan Gibran ini menguntungkan bagi Prabowo dan partai politik.

Sebab, jika terkesan menolak tegas, mereka akan terkesan jahat.

"Nah, apakah ini menguntungkan bagi partai-partai? Sangat menguntungkan politik sandera ini. Bagi Pak Prabowo juga sangat menguntungkan," kata Ray.

"Dan itulah sebabnya saya mengatakan tadi mengapa sikap Pak Prabowo dan Gerindra kelihatan enggak jelas. Sebab kalau mereka sebetulnya menolak, saya kira begitu surat itu masuk ke presiden terlebih dahulu tuh reaksi nuansa penolakannya itu sudah kejahatan gitu," ujarnya.

Sumber: Tribun