Pengaruh Kelompok Evangelis dalam Kebijakan Luar Negeri AS di Bawah Trump Terungkap

PARADAPOS.COM - Sebuah pertemuan doa di Ruang Oval Gedung Putih pekan lalu menguak pengaruh mendalam kelompok Kristen evangelis dan fundamentalis dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Dalam momen yang terekam kamera, sejumlah pemimpin agama terlihat mengelilingi dan menumpangkan tangan pada presiden, memohon bimbingan ilahi di tengah eskalasi konflik dengan Iran. Peristiwa simbolis ini bukanlah insiden tunggal, melainkan puncak dari fenomena yang lebih luas: pergeseran signifikan dimana keyakinan agama tertentu kini secara terbuka memengaruhi agenda militer dan diplomasi AS, khususnya terkait Israel dan dunia Islam.

Doa di Ruang Oval dan Jaringan Pengaruh

Suasana hening di balik meja kerja presiden kontras dengan ketegangan geopolitik yang sedang memanas. Dalam rekaman yang beredar, Trump duduk dengan beberapa pendeta terkemuka di sekelilingnya. Di antara mereka hadir Pastor Paula White, penasihat spiritual presiden yang memimpin Kantor Kepercayaan Gedung Putih, bersama sejumlah figur evangelis ternama seperti Greg Laurie, Jentezen Franklin, dan Johnnie Moore. Pertemuan ini secara gamblang memvisualisasikan hubungan erat antara kekuasaan politik dan otoritas spiritual dalam administrasi saat ini.

Kelompok Kristen Protestan Evangelis, dengan basis massa yang luas dan jaringan media yang kuat, telah lama menjadi kekuatan politik domestik yang khas di AS. Dukungan mereka yang hampir mutlak kepada Trump—yang mencapai sekitar 80% dalam pemilihan 2024 menurut exit poll—telah diterjemahkan menjadi akses dan pengaruh kebijakan yang nyata. Survei terbaru menunjukkan dukungan yang tetap solid dari kelompok ini terhadap kinerja Trump.

Dari Mimbar ke Pentagon: Eskatologi Menjadi Kebijakan

Yang membedakan pengaruh kelompok ini bukan sekadar dukungan politik biasa, melainkan landasan teologis yang mendasari posisi kebijakan mereka. Ajaran eskatologis mereka, yang berfokus pada nubuatan akhir zaman, sering kali dikaitkan dengan dukungan tanpa syarat terhadap Zionisme dan pandangan konfrontatif terhadap dunia Islam. Keyakinan ini kini tidak lagi hanya berkumandang dari mimbar, tetapi telah meresap ke dalam koridor kekuasaan eksekutif dan militer.

Paula White, misalnya, dikenal dengan pernyataan-pernyataan yang menyamakan dukungan kepada Trump dengan ketaatan religius. "Menolak Trump sama saja dengan menolak Tuhan," ungkapnya dalam satu kesempatan. Ia juga dikenal sebagai figur yang sangat pro-Israel dan terlibat dalam sejumlah kebijakan luar negeri kunci terkait Timur Tengah.

Militer dan "Perang Salib" Baru

Pengaruh serupa tampak jelas di Departemen Pertahanan, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Perang di bawah pimpinan Pete Hegseth. Hegseth, seorang mantan komentator televisi dengan rekam jejak komentar anti-Islam yang panjang, dikabarkan telah membawa nuansa religius yang kuat ke dalam institusi militer. Ia kerap mengadakan kebaktian doa dan studi Alkitab di lingkungan kerja, serta mendatangkan pendeta yang menyampaikan pesan-pesan teologis yang spesifik.

Dalam konferensi pers pekan lalu, Hegseth menggunakan narasi religius untuk membenarkan operasi militer terhadap Iran. "Rezim gila seperti Iran, yang sangat bergantung pada delusi Islam yang bersifat kenabian, tidak dapat memiliki senjata nuklir," tegasnya. Pernyataan ini mengonfirmasi kekhawatiran banyak pengamat tentang kaburnya batas antara pertimbangan strategis militer dan prasangka agama dalam pembenaran perang.

Keluhan dari Barisan dan Kekhawatiran dari Publik

Dampak dari atmosfer ini ternyata meresap hingga ke tingkat lapangan. Sebuah yayasan yang memantau kebebasan beragama di militer melaporkan telah menerima lebih dari 200 pengaduan dari prajurit sejak dimulainya pemboman di Iran. Mereka melaporkan bahwa sejumlah komandan menyatakan perang tersebut "disetujui secara alkitabiah" dan merupakan bagian dari nubuatan akhir zaman.

Di ranah legislatif, retorika serupa juga terdengar. Mike Johnson, seorang pimpinan penting di Kongres dari Partai Republik, baru-baru ini menyampaikan pernyataan yang menusuk. Ia tidak hanya mendukung serangan terhadap Iran, tetapi juga menyerang keyakinan agama negara tersebut. "Mereka berdedikasi terhadap hal ini... dan agama mereka yang salah arah," tuturnya di Capitol Hill.

Respons dan Kritik atas Retorika Konfrontatif

Pernyataan-pernyataan bernada stigmatisasi seperti itu memicu kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil. Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menyoroti bahaya dari retorika yang mengobarkan ketegangan. "Pada saat ketegangan meningkat, para pemimpin negara kita harus berupaya meredakan ketegangan, bukan mengobarkannya dengan fitnah luas terhadap seluruh agama," bunyi pernyataan mereka menanggapi pidato Johnson.

Organisasi tersebut mengingatkan bahwa sejarah kelam seringkali dimulai dengan stigmatisasi terhadap kelompok agama dan etnis tertentu. "Perbedaan pendapat politik dengan pemerintah asing tidak boleh menjadi alasan untuk memfitnah agama yang dianut oleh sekitar dua miliar orang di seluruh dunia," lanjut pernyataan itu.

Jejaring pengaruh yang menghubungkan Gedung Putih, Pentagon, dan Kongres ini menunjukkan sebuah konfluens yang mencemaskan antara keyakinan agama milenarian dengan kekuasaan negara adidaya. Ketika doktrin eskatologis tentang perang akhir zaman mulai memengaruhi keputusan nyata yang berimplikasi pada perdamaian global, batas antara keyakinan pribadi dan kebijakan publik menjadi semakin bias—dengan konsekuensi yang mungkin jauh melampaui satu periode kepresidenan.