Gus Faris Bongkar Akar Konflik PBNU: Bukan Isu Yahudi, Tapi Soal Tambang!

- Jumat, 05 Desember 2025 | 08:25 WIB
Gus Faris Bongkar Akar Konflik PBNU: Bukan Isu Yahudi, Tapi Soal Tambang!
Polemik PBNU: Gus Faris Ungkap Akar Konflik Tambang dan Kekecewaan Mendalam

Polemik PBNU: Gus Faris Ungkap Akar Konflik Tambang dan Kekecewaan Mendalam

Gus Faris Fuad Hasyim menyampaikan kritik pedas terhadap konflik internal di tubuh PBNU.

Polemik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas. Setelah serangkaian pencopotan jabatan antar elite, suara kritis dari kalangan ulama muda pun muncul. KH Faris Fuad Hasyim, Pengasuh Ponpes Nadwatul Ummah Buntet, mengaku sangat kecewa dengan kondisi yang terjadi.

"Jujur, wallahi, billahi, saya sangat kecewa sekali," ungkap putra mantan Rais Syuriah PBNU KH Fuad Hasyim ini dalam sebuah ceramah yang viral, Kamis (4/12/2025).

Kesalahan Kolektif dan Saran Pencopotan Menyeluruh

Menurut Gus Faris, kerusakan di tubuh PBNU saat ini adalah kesalahan kolektif. Ia berpendapat bahwa solusinya tidak bisa parsial. "Seharusnya yang harus dicopot bukan hanya ketua umum PBNU saja, tapi Rais Aam-nya juga harus dicopot dan sekjennya Gus Ipul juga harus dicopot," tegasnya.

Dua Masalah Besar yang Mengguncang PBNU

Gus Faris mengurai dua persoalan utama yang menjadi sumber prahara di organisasi Islam terbesar ini:

1. Kasus Hukum Mardani Maming dan Citra NU

Masalah besar pertama muncul tak lama setelah Muktamar Lampung 2021, yaitu penunjukan Mardani H Maming sebagai Bendahara Umum PBNU. Maming kemudian menjadi tersangka dan divonis dalam kasus suap izin tambang. "Itu memalukan NU," kata Gus Faris. Ia mengkritik respons Ketua Umum PBNU saat itu yang menawarkan bantuan hukum, alih-alih mengambil langkah tegas menghormati proses hukum.

2. Akar Konflik Sebenarnya: Pengelolaan Tambang

Gus Faris membongkar bahwa isu pertemuan dengan tokoh Yahudi hanyalah kamuflase. "Soal isu Yahudi hanya kamuflase semata. Ini soal pengelolaan tambang yang memunculkan berbagai faksi," ungkapnya. Konflik ini dinilai berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk kesejahteraan NU.

Hal ini dinilai ironis dan melanggar fatwa NU sendiri. Pada 2012, Lembaga Bahsul Masail NU memutuskan pengelolaan tambang oleh swasta adalah haram. Namun, pada 2024, PBNU menerima mandat mengelola tambang dari pemerintah. "NU yang membuat hukum, NU sendiri yang melanggarnya," sindir Gus Faris.

Ironi Sejarah: Dari Pembubaran BP Migas hingga Konflik Tambang

Gus Faris mengingatkan sejarah dimana NU bersama Muhammadiyah pernah meminta Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas karena dianggap sebagai gudang korupsi. "Ironisnya di hari ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkonflik gara-gara pengelolaan tambang," pungkasnya, menyoroti kontradiksi yang tajam dalam tubuh organisasi.

Editor: Reza Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar